Berita

Kuasa hukum Blue Ray Cargo, Dinalara Darmawati Butar-butar (kiri) (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Hukum

Terungkap di Persidangan, Blue Ray Tak Dapat Perlakuan Istimewa dari Bea Cukai

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 02:12 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang menyeret sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta petinggi PT Blue Ray Cargo terungkap fakta mengejutkan. 

Meski disebut memberikan sejumlah uang kepada oknum aparat, Blue Ray justru diklaim tidak pernah memperoleh perlakuan istimewa dalam proses kepabeanan.

Kuasa hukum Blue Ray Cargo, Dinalara Dermawati Butar-butar mengatakan, salah satu fakta penting yang terungkap adalah pengakuan saksi pegawai Bea Cukai, Fillar Marindra yang menyebut Blue Ray sejak Juli 2025 hingga Januari 2026 masuk dalam skema 'Role Set Targeting' (RST) dengan tingkat jalur merah mencapai 70 persen.


"Fillar mengatakan dia diperintah Orlando untuk men-set Blue Ray itu jalur merahnya tetap di 70 persen. Itu yang mengakibatkan Blue Ray dari Juli sampai Januari jalur merahnya meningkat," kata Dinalara kepada RMOL, Kamis 4 Juni 2026.

Ia menilai fakta tersebut membantah anggapan yang selama ini berkembang bahwa Blue Ray memperoleh kemudahan atau fasilitas khusus dari pejabat Bea Cukai. Justru sebaliknya, perusahaan menghadapi hambatan operasional akibat tingginya intensitas pemeriksaan barang.

"Kalau melihat isu yang berkembang seolah-olah Blue Ray bisa mengubah jalur merah menjadi hijau, itu tidak ada. Justru faktanya mereka ditetapkan terus-menerus berada di jalur merah," kata Dinalara.

Dinalara menjelaskan, jalur merah bukan berarti barang bermasalah, melainkan seluruh muatan harus menjalani pemeriksaan fisik. 

Namun keterbatasan SDM, sarana, dan antrean pemeriksaan menyebabkan proses pengeluaran barang menjadi lebih lama sehingga menambah biaya logistik perusahaan.

Akibat kondisi tersebut, Blue Ray disebut harus menanggung biaya tambahan seperti gudang dan 'demurrage' kontainer, serta menghadapi penurunan kepercayaan pelanggan akibat keterlambatan distribusi barang.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Dinalara menilai persoalan yang muncul tidak hanya terkait hubungan pengusaha dan aparat, tetapi juga menyangkut sistem pemeriksaan kepabeanan yang masih perlu dibenahi. 

"Blue Ray tidak masalah kalau di jalur merahkan 100 persen, sepanjang pemeriksaannya berjalan tepat waktu. Yang menjadi masalah adalah ketika pemeriksaan terhambat dan menimbulkan biaya besar bagi pelaku usaha," pungkas Dinalara.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya