DI tengah perubahan zaman yang semakin kompleks, manusia dihadapkan pada berbagai paradoks kehidupan. Kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, dan konektivitas global tidak selalu diiringi dengan kemajuan moral dan karakter. Banyak orang berlomba mengejar pengakuan, jabatan, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan, sementara nilai kerja keras, integritas, dan prestasi sering kali terpinggirkan.
Fenomena ini mengingatkan pada berbagai pandangan tentang akhir zaman yang menggambarkan kondisi ketika ukuran kemuliaan manusia bergeser dari kualitas diri menuju simbol-simbol kekuasaan dan kepentingan sesaat. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut sesungguhnya bukan gejala baru, melainkan memiliki akar historis yang panjang sejak masa kolonial hingga era modern.
Sejarah menunjukkan bahwa penjajahan Belanda dapat bertahan begitu lama di Nusantara bukan semata-mata karena keunggulan senjata atau strategi penjajah, tetapi juga karena keberhasilan mereka memanfaatkan kelemahan internal bangsa. Politik devide et impera bekerja efektif ketika sebagian elite dan kelompok masyarakat lebih memilih berlomba mendapatkan kedudukan melalui loyalitas kepada penguasa daripada membangun persatuan untuk meraih kemerdekaan dan kemajuan bersama.
Budaya upeti, patronase, dan pencarian legitimasi kekuasaan sering kali mengalahkan semangat kompetisi sehat berbasis prestasi. Akibatnya, energi bangsa yang seharusnya digunakan untuk menciptakan karya, ilmu pengetahuan, dan inovasi habis dalam perebutan pengaruh serta pengakuan.
Padahal, khazanah filsafat Nusantara telah lama mengajarkan jalan yang berbeda. Falsafah Jawa
Memayu Hayuning Bawana mengajarkan bahwa manusia berkewajiban memperindah dan menjaga harmoni dunia melalui tindakan yang bermanfaat. Pitutur
Ajining Diri Saka Lathi, Ajining Raga Saka Busana menegaskan bahwa kehormatan lahir dari integritas dan perilaku, bukan dari kekuasaan yang disandang.
Dari tanah Bugis, filosofi
Siri' na Pacce mengajarkan harga diri, kehormatan, dan solidaritas sosial sebagai fondasi kehidupan bermartabat. Sementara falsafah Minangkabau
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menempatkan moralitas dan nilai etika sebagai pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat.
Pandangan serupa juga ditemukan dalam filsafat dunia. Confucius mengajarkan bahwa seorang pemimpin dihormati karena kebajikan (virtue), bukan karena kekuasaan semata. Aristoteles menegaskan bahwa keunggulan (excellence) adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus.
Sementara Immanuel Kant menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat untuk kepentingan pribadi. Bahkan Sun Tzu mengingatkan bahwa kemenangan sejati lahir dari kemampuan mengelola diri dan membangun kekuatan internal, bukan sekadar menundukkan pihak lain.
Oleh karena itu, pertarungan antara prestasi dan upeti sesungguhnya merupakan pertarungan peradaban. Bangsa yang mengutamakan prestasi akan melahirkan inovasi, keadilan, dan kemajuan yang berkelanjutan. Sebaliknya, bangsa yang lebih menghargai upeti daripada prestasi berisiko terjebak dalam lingkaran ketergantungan, feodalisme, dan kemunduran.
Di tengah tantangan abad ke-21, Indonesia membutuhkan kebangkitan karakter yang mengembalikan martabat bangsa pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para leluhur: bekerja dengan kehormatan, berkarya dengan integritas, dan meraih kemuliaan melalui prestasi, bukan melalui upeti.
Kemajuan suatu bangsa pada hakikatnya tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, besarnya anggaran negara, ataupun canggihnya teknologi yang dimiliki, melainkan oleh karakter manusia yang mengelolanya. Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar tumbuh karena mampu menempatkan prestasi, kompetensi, integritas, dan pengabdian sebagai dasar utama dalam memilih pemimpin serta mengelola organisasi.
Sebaliknya, ketika budaya upeti lebih dihargai daripada prestasi, maka yang tumbuh bukanlah keunggulan, melainkan ketergantungan, kepura-puraan, dan kemunduran yang berlangsung secara perlahan namun pasti. Fenomena birokrasi transaksional, jual-beli jabatan, budaya setoran kepada atasan, komersialisasi layanan publik, perlindungan terhadap pejabat bermasalah, hingga pengelolaan anggaran yang tidak transparan merupakan gejala yang menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan seseorang terkadang bergeser dari kualitas karya menuju kemampuan membangun jaringan kepentingan.
Dalam situasi seperti ini, individu yang berprestasi sering kali harus bersaing bukan dengan tantangan pekerjaan, melainkan dengan sistem yang tidak selalu memberikan penghargaan kepada kemampuan dan integritas.
Padahal, leluhur Nusantara telah mewariskan nilai yang sangat berbeda. Filosofi Jawa mengajarkan “
Jer Basuki Mawa Beya”, bahwa keberhasilan membutuhkan pengorbanan dan kerja keras, bukan jalan pintas. Falsafah Bugis
Siri' na Pacce mengajarkan bahwa kehormatan lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia juga lahir dari keyakinan bahwa kemajuan harus dibangun melalui kontribusi nyata, bukan transaksi tersembunyi.
Di tingkat global, Aristoteles menyatakan bahwa keunggulan adalah hasil dari kebiasaan yang dilakukan berulang kali, sedangkan Konfusius menegaskan bahwa pemerintahan yang baik lahir dari kebajikan pemimpinnya, bukan dari kemampuan mengumpulkan loyalitas. Semua ajaran tersebut menempatkan prestasi sebagai buah dari karakter, bukan hasil dari kedekatan dengan kekuasaan.
Karena itu, pertarungan antara prestasi dan upeti bukan sekadar persoalan administrasi atau tata kelola organisasi, melainkan pertarungan moral yang menentukan masa depan bangsa. Jika generasi muda melihat bahwa jabatan dapat diperoleh melalui setoran, maka mereka akan belajar bahwa kompetensi tidak penting.
Namun jika mereka melihat bahwa penghargaan diberikan kepada mereka yang bekerja keras, inovatif, dan berintegritas, maka akan lahir budaya keunggulan yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa maju. Masa depan Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak upeti yang mengalir ke atas, melainkan oleh seberapa besar ruang yang diberikan kepada orang-orang terbaik untuk berkarya.
Sebab pada akhirnya, peradaban besar dibangun oleh prestasi yang menginspirasi, bukan oleh upeti yang memperkaya segelintir orang. Bangsa yang memilih prestasi akan melahirkan kepercayaan, keadilan, dan kemajuan, sedangkan bangsa yang memelihara budaya upeti hanya akan mewariskan lingkaran ketergantungan yang menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin unggul di masa depan.
Salim M. Phil
Ketua Dewan Pakar KPPMPI, Kandidat Doktor Universitas Airlangga
