Berita

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana (Foto: Dokumentasi Fraksi PDIP)

Politik

Legislator PDIP Dorong Kejelasan Skala Prioritas Kurikulum Nasional

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 21:19 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pemerintah seharusnya fokus terhadap kebijakan pendidikan nasional dengan mengutamakan kebutuhan utama peserta didik serta kesiapan sistem pendidikan lewat pemantapan kurikulum.

Di samping, adanya wacana atau narasi perluasan pengajaran bahasa asing yakni bahasa Prancis dan Portugis.

“Sebaiknya, pemerintah menetapkan skala prioritas yang jelas dalam pengembangan kurikulum nasional dan tidak mengabaikan peningkatan kualitas pengajaran bahasa Inggris yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar dunia pendidikan Indonesia,” kata Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.


Bonnie pun menilai penguasaan Bahasa Inggris masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi generasi muda Indonesia.

Sebab, Bahasa Inggris tetap memegang peran sentral sebagai bahasa internasional yang kerap digunakan dalam dunia akademik, diplomasi, ilmu pengetahuan, serta bisnis global.

“Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional utama di dunia akademik, diplomasi, ilmu pengetahuan, dan bisnis global. Penguatan kualitas bahasa Inggris inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah,” jelas Legislator dari Fraksi PDIP Perjuangan.

Meski demikian, ia tidak menolak pengembangan pengajaran bahasa Prancis maupun Portugis. Sebagai alternatif, Bonnie pun mengusulkan agar bahasa asing tambahan seperti Prancis dan Portugis mulai diterapkan melalui skema pilihan atau peminatan, bukan menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh siswa.

“Pembelajaran bahasa asing tambahan ini sebaiknya menggunakan skema pilihan atau peminatan saja. Dengan begitu, siswa dapat memilih bahasa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan akademik maupun rencana karier mereka di masa depan,” imbuh dia.

Dari sini, pemerintah nantinya bisa mengevaluasi mata pelajaran bahasa asing.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya