Berita

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana (Foto: Dokumentasi Fraksi PDIP)

Politik

Legislator PDIP Dorong Kejelasan Skala Prioritas Kurikulum Nasional

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 21:19 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pemerintah seharusnya fokus terhadap kebijakan pendidikan nasional dengan mengutamakan kebutuhan utama peserta didik serta kesiapan sistem pendidikan lewat pemantapan kurikulum.

Di samping, adanya wacana atau narasi perluasan pengajaran bahasa asing yakni bahasa Prancis dan Portugis.

“Sebaiknya, pemerintah menetapkan skala prioritas yang jelas dalam pengembangan kurikulum nasional dan tidak mengabaikan peningkatan kualitas pengajaran bahasa Inggris yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar dunia pendidikan Indonesia,” kata Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.


Bonnie pun menilai penguasaan Bahasa Inggris masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi generasi muda Indonesia.

Sebab, Bahasa Inggris tetap memegang peran sentral sebagai bahasa internasional yang kerap digunakan dalam dunia akademik, diplomasi, ilmu pengetahuan, serta bisnis global.

“Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional utama di dunia akademik, diplomasi, ilmu pengetahuan, dan bisnis global. Penguatan kualitas bahasa Inggris inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah,” jelas Legislator dari Fraksi PDIP Perjuangan.

Meski demikian, ia tidak menolak pengembangan pengajaran bahasa Prancis maupun Portugis. Sebagai alternatif, Bonnie pun mengusulkan agar bahasa asing tambahan seperti Prancis dan Portugis mulai diterapkan melalui skema pilihan atau peminatan, bukan menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh siswa.

“Pembelajaran bahasa asing tambahan ini sebaiknya menggunakan skema pilihan atau peminatan saja. Dengan begitu, siswa dapat memilih bahasa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan akademik maupun rencana karier mereka di masa depan,” imbuh dia.

Dari sini, pemerintah nantinya bisa mengevaluasi mata pelajaran bahasa asing.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya