Berita

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Nasdem, Mori Hanafi. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Pertanyakan ke Mana Dana Airport Tax Refund

Berpotensi Tembus Rp400 Miliar
KAMIS, 04 JUNI 2026 | 20:15 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Dana airport tax yang tidak dikembalikan kepada penumpang saat pembatalan tiket pesawat diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Namun hingga kini, pengelolaan dana tersebut dinilai belum transparan.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Nasdem, Mori Hanafi, mempertanyakan ke mana aliran dana airport tax yang tidak di-refund kepada penumpang meski layanan penerbangan tidak digunakan.

"Airport tax itu dibayarkan karena penumpang menggunakan fasilitas bandara. Kalau penumpang tidak jadi berangkat, fasilitas itu tidak digunakan. Tapi airport tax tidak dikembalikan. Pertanyaannya, uang itu ke mana?" kata Mori kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.


Menurut Mori, persoalan tersebut telah berulang kali disuarakannya sejak lebih dari setahun lalu. Namun hingga kini belum ada penjelasan maupun tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi pengelolaan dana yang berasal dari jutaan transaksi tiket pesawat setiap tahun.

"Kalau airport tax tidak masuk ke pengelola bandara karena penumpang tidak terbang, lalu tidak dikembalikan ke penumpang, siapa yang menikmati dana itu? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka," tegasnya.

Tak hanya airport tax, Mori juga menyoroti komponen PPN dalam tiket pesawat yang dibatalkan. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme pengelolaan dana tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Politikus Nasdem itu memperkirakan potensi dana airport tax yang tidak di-refund kepada penumpang dapat mencapai lebih dari Rp400 miliar setiap tahun.

"Selama setahun saya menyuarakan persoalan ini. Potensinya lebih dari Rp400 miliar. Ini uang yang sangat besar dan harus jelas pengelolaannya," ujarnya.

Karena itu, Mori mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI untuk menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, isu tersebut tidak bisa terus dibiarkan tanpa kejelasan.

"Saya tetap mendorong Panja. Persoalan ini sudah terlalu lama dan tidak bisa terus dibiarkan tanpa penyelesaian," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya