Berita

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim saat menyerahkan diri ke KPK, Rabu malam, 3 Juni 2026. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

LSAK: OTT Imigrasi Kado Ultah Pancasila untuk Rakyat

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 16:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat hingga menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menjadi bukti nyata penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), A. Hariri menegaskan, kasus korupsi di sektor keimigrasian ini sebenarnya bukan barang baru. Persoalan tersebut sudah lama menjadi keresahan mendalam bagi berbagai pihak di Tanah Air.

"Hampir semua lembaga penegak hukum sebenarnya telah menerima aduan dan laporan terkait gurita fraud di keimigrasian ini," ujar Hariri kepada redaksi, Kamis, 4 Juni 2026.


Menurutnya, penindakan tegas yang dilakukan oleh lembaga antirasuah ini menjadi bukti konkret hukum harus ditegakkan secara objektif, tanpa perlu bergantung pada viralitas suatu kasus di media sosial.

Hariri menilai, dugaan praktik penyalahgunaan wewenang dan pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Kemen Imipas sangat mencederai martabat bangsa. Jika dibiarkan, skandal tersebut akan terus mencoreng wajah Indonesia di mata publik internasional.

Di sisi lain, LSAK memberikan apresiasi tinggi terhadap jalannya operasi senyap KPK yang digelar secara simultan di tiga lokasi berjauhan. Strategi ini dinilai sangat profesional, matang, dan penuh kehati-hatian (prudent).

"Tegaknya kehormatan penegak hukum seperti inilah yang menjadi kado Ulang Tahun Pancasila yang sesungguhnya untuk rakyat," tegasnya.

Kendati demikian, Hariri mengingatkan penetapan delapan orang tersangka dalam perkara ini tidak boleh menjadi akhir dari pengusutan. LSAK mendesak KPK membongkar skandal yang menyeret Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim hingga ke akar-akarnya.

KPK diminta tidak ragu menelusuri seluruh aliran dana yang terjadi sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

"Ini harus diusut tuntas sesuai dengan tempus delicti perkara. Harus dibedah secara transparan, berapa banyak setoran yang diterima dan ke mana saja aliran dana tersebut bermuara," pungkas Hariri.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya