Berita

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Hukum

Masih Diburu, Wamen Imipas Silmy Karim Diminta Serahkan Diri ke KPK

RABU, 03 JUNI 2026 | 17:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Belum ditemukan keberadaannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta agar Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim untuk kooperatif menyerahkan diri dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait keimigrasian.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa Wamen Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang sedang dicari untuk diamankan. Akan tetapi, hingga Rabu sore, 3 Juni 2026, keberadaan Silmy Karim belum diketahui petugas KPK.

"Tim masih terus melakukan pencarian," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu sore, 3 Juni 2026.


Untuk itu, KPK mengultimatum agar Silmy Karim dapat menyerahkan diri ke KPK.

"KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," tegas Budi.

Sementara itu, Silmy Karim masih sempat memberikan respons ketika dikirimkan pesan redaksi untuk dimintai tanggapannya terkait OTT pejabat Imigrasi Jakarta Barat.

"Selamat sore…. Baiknya pak menteri yg jawab ya," kata Silmy dalam pesan elektronik kepada RMOL sekitar pukul 15.48 WIB.

Sejak Selasa malam, 2 Juni 2026 hingga Rabu, 3 Juni 2026, KPK telah mengamankan belasan orang dalam kegiatan OTT di Jakarta Barat. Pencarian para pihak pun melebar hingga ke Bali dan Jawa Barat.

Belasan orang yang ditangkap merupakan penyelenggara negara dan swasta. Pihak penyelenggara negara salah satunya adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Selain itu, KPK juga mengamankan beberapa barang bukti, yakni kendaraan mobil dan motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai seperti valas dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) dan dolar Singapura, serta emas logam mulia.

Peristiwa OTT ini berkaitan dengan proses pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing (WNA).


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya