Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman membela intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menurutnya, lawatan Presiden ke berbagai negara tidak dapat dinilai hanya dari frekuensinya, melainkan harus dilihat dari tujuan strategis yang ingin dicapai bagi kepentingan nasional.
Dudung menegaskan, di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perlambatan ekonomi hingga berbagai konflik internasional, seorang kepala negara perlu menjalin komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia. Menurutnya, tidak semua agenda diplomasi dapat dilakukan melalui pertemuan virtual.
“Saya tahu, gambaran saya, sekelas Bapak Presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi. Yang tidak cukup dengan Zoom,” kata Dudung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah isu yang memerlukan pembahasan secara tertutup dan tidak memungkinkan dilakukan melalui sambungan telepon maupun konferensi daring.
Dalam kondisi tertentu, komunikasi tatap muka menjadi penting untuk membangun kepercayaan sekaligus membahas hal-hal yang bersifat sensitif.
“Dengan telepon kita enggak bisa. Ada hal-hal khusus yang pasti beliau harus sampaikan empat mata,” ujarnya.
Menurut Dudung, tugas Presiden tidak hanya mengurus persoalan domestik, tetapi juga memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga melalui hubungan bilateral dengan negara-negara mitra. Karena itu, diplomasi langsung menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global.
Ia menambahkan, Indonesia masih membutuhkan kerja sama internasional dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, serta pemenuhan kebutuhan strategis lainnya. Proses negosiasi terkait kepentingan tersebut, kata dia, sering kali membutuhkan pertemuan langsung antarpemimpin negara.
“Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita masih membutuhkan impor, kita masih membutuhkan negosiasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak bisa secara online kita bicara,” jelasnya.
Dudung juga mengingatkan agar publik tidak membandingkan frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Menurutnya, setiap pemerintahan menghadapi tantangan dan konteks geopolitik yang berbeda.
“Situasinya pun berbeda. Pak Presiden sekarang menjabat dengan situasi politik demikian, situasi ekonomi global yang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
