Berita

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Siti Zuhro Sepakat Pileg DPR RI-DPRD Tetap Digabung, Pilpres Dipisah

SELASA, 02 JUNI 2026 | 17:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Model penyelenggaraan beberapa jenis pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2029 mendatang, diwacanakan untuk disesuaikan berdasarkan jangka waktu yang tidak harus serentak.

Hal itu disampaikan pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama ahli kepemiluan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Sosok yang kerap disapa Prof. Wiwiek ini memandang, sistem proporsional terbuka yang akan tetap diimplementasikan pada Pemilu 2029 mendatang harus didesain dengan baik untuk menghasilkan wakil rakyat hingga pemimpin berkualitas.


Terutama, lanjutnya, hal ini penting untuk pemilihan legislatif (pileg) di tingkat nasional yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan tingkat daerah yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebabnya, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang mengamanatkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal di penyelenggaraan mendatang.

"Jadi DPRD tetap nyantol di pemilu legislatif bareng yang nasional. Bisa (pelaksanaan pemilihan) presidennya duluan, bisa pilegnya. Kayak dulu lagi gitu," ujar Prof. Wiwiek.

Pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memaparkan, pileg yang dipisah dengan Pilpres pernah dilaksanakan sebelum UU 7/2017 tentang Pemilu berlaku.

"Kalau kita konsisten presidensial, mestinya pilpresnya didahulukan, bukan parlementer. Kan itu idealnya," tegasnya.

Akan tetapi berdasarkan sejarah elektoral Indonesia, Prof. Wiwiek tidak mempersoalkan jika dalam praktiknya nanti diharuskan pileg terlebih dahulu yang digelar.

"Kita punya tradisi pileg duluan gitu. Terserah aja. Tapi kalau DPRD diturunkan atau dipisah nggak bisa. Maka opsi kita sangat rasional, disatukan," tuturnya.

"Hanya nanti, supaya pileg tidak tenggelam gitu, maka bisa pilpres duluan atau pileg duluan. Nah ada jeda gitu. Lebih fokus jadinya," demikian Prof. Wiwiek menambahkan.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya