Kehangatan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila memunculkan beragam spekulasi politik.
Namun, pengamat politik Nurul Fatta menilai momen tersebut tidak serta-merta menandakan perubahan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, publik memang dibuat memperhatikan keakraban Prabowo dan Megawati yang tampak bergandengan tangan hangat dalam satu panggung kenegaraan. Situasi itu memicu berbagai tafsir mengenai kemungkinan membaiknya hubungan PDIP dengan pemerintah, meski partai berlambang banteng tersebut tidak masuk dalam Kabinet Merah Putih.
"Keakraban itu sontak memicu spekulasi publik tentang kemungkinan pergeseran relasi antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, meski partai berlambang banteng itu tidak masuk dalam jajaran kabinet," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 2 Juni 2026.
Namun di saat yang hampir bersamaan, PDIP justru menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui Sekretaris Jenderalnya, Hasto Kristiyanto.
Kritik tersebut mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari kekhawatiran terhadap menguatnya nuansa militerisme dalam pemerintahan, ruang kebebasan sipil yang dinilai menyempit, hingga kebijakan yang dianggap terlalu populis dan berorientasi elektoral.
Fatta menilai dua peristiwa tersebut tidak bisa dibaca secara terpisah. Menurutnya, kritik yang disampaikan PDIP merupakan pesan politik yang sengaja dimunculkan untuk menegaskan posisi partai di tengah munculnya spekulasi akibat kehangatan Megawati dan Prabowo.
"Kritik yang disampaikan Hasto dari panggung yang berbeda tampaknya merupakan langkah yang disengaja?"sebuah counter-narrative yang dipersiapkan untuk membendung tafsir bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan sinyal rekonsiliasi atau konsolidasi politik," ujarnya.
Karena itu, Fatta berpandangan sikap PDIP justru menunjukkan konsistensi posisi politik partai yang tetap berada di luar pemerintahan. Pertemuan Megawati dan Prabowo dinilai lebih sebagai bagian dari etika kenegaraan ketimbang sinyal bergabungnya PDIP ke lingkar kekuasaan.
"Dengan demikian, sikap PDIP memperlihatkan konsistensi pada standing position-nya. Pertemuan dua tokoh itu tidak lebih dari sekadar kehadiran seremonial dalam momen kenegaraan, bukan langkah menuju kedekatan dengan kekuasaan," jelasnya.
Fatta menambahkan, PDIP saat ini tampaknya tetap memilih memainkan peran sebagai mitra kritis strategis bagi pemerintah. Dengan menjaga jarak yang terukur dari kekuasaan, partai tersebut berupaya mempertahankan relevansinya sebagai kekuatan penyeimbang di luar kabinet.
"PDIP tampaknya tetap memilih peran sebagai mitra kritis strategis, menjaga jarak yang terukur dari pemerintah sekaligus mempertahankan relevansinya sebagai kekuatan penyeimbang di luar kabinet," pungkasnya.
