Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP Khawatir Nilai Pancasila Tergeser Oligarki

SENIN, 01 JUNI 2026 | 15:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pancasila harus dijadikan sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.

Sebab, sejak awal dicita-citakan sebagai instrumen perubahan struktur perekonomian, politik, dan budaya agar tidak lagi melahirkan praktik penindasan di tengah masyarakat.

"Ya tadi kan kami menyampaikan beberapa contoh pertanyaan kritis dan reflektif sebagai suatu bentuk kontemplasi kita bahwa Pancasila itu mencita-citakan perubahan struktur perekonomian, struktur politik, struktur budaya agar tidak ada lagi penindasan,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2025.


Ia menegaskan, makna kemerdekaan yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sebatas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Lebih dari itu, kemerdekaan juga harus diwujudkan dalam kesempatan yang setara bagi rakyat untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraan.

"Kemerdekaan itu harus diwujudkan. Dalam kemerdekaan itu tidak hanya berserikat, berkumpul, bersuara tapi juga kemerdekaan untuk berusaha,” jelasnya.

Atas dasar itu, Hasto menilai negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi inisiatif dan aktivitas ekonomi rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang perekonomian.

"Jadi aspek inisiatif usaha ekonomi rakyat yang difasilitasi oleh pemerintahan negara itu harus diwujudkan sebagai bagian dalam keadilan di bidang perekonomian,” ujarnya.

Hasto mengaku khawatir berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari bergesernya semangat Pancasila dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, sistem ekonomi yang seharusnya mengedepankan kekuatan rakyat mulai tergantikan oleh dominasi kelompok oligarki.

"Kami sangat khawatir di dalam berbagai persoalan perekonomian saat ini ini akibat makna dari Pancasila sebagai upaya membangun sistem perekonomian yang berkeadilan yang mengedepankan kekuatan rakyat itu diganti oleh kekuatan oligarki,” pungkasnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya