Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP Khawatir Nilai Pancasila Tergeser Oligarki

SENIN, 01 JUNI 2026 | 15:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pancasila harus dijadikan sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.

Sebab, sejak awal dicita-citakan sebagai instrumen perubahan struktur perekonomian, politik, dan budaya agar tidak lagi melahirkan praktik penindasan di tengah masyarakat.

"Ya tadi kan kami menyampaikan beberapa contoh pertanyaan kritis dan reflektif sebagai suatu bentuk kontemplasi kita bahwa Pancasila itu mencita-citakan perubahan struktur perekonomian, struktur politik, struktur budaya agar tidak ada lagi penindasan,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2025.


Ia menegaskan, makna kemerdekaan yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sebatas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Lebih dari itu, kemerdekaan juga harus diwujudkan dalam kesempatan yang setara bagi rakyat untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraan.

"Kemerdekaan itu harus diwujudkan. Dalam kemerdekaan itu tidak hanya berserikat, berkumpul, bersuara tapi juga kemerdekaan untuk berusaha,” jelasnya.

Atas dasar itu, Hasto menilai negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi inisiatif dan aktivitas ekonomi rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang perekonomian.

"Jadi aspek inisiatif usaha ekonomi rakyat yang difasilitasi oleh pemerintahan negara itu harus diwujudkan sebagai bagian dalam keadilan di bidang perekonomian,” ujarnya.

Hasto mengaku khawatir berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari bergesernya semangat Pancasila dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, sistem ekonomi yang seharusnya mengedepankan kekuatan rakyat mulai tergantikan oleh dominasi kelompok oligarki.

"Kami sangat khawatir di dalam berbagai persoalan perekonomian saat ini ini akibat makna dari Pancasila sebagai upaya membangun sistem perekonomian yang berkeadilan yang mengedepankan kekuatan rakyat itu diganti oleh kekuatan oligarki,” pungkasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya