Tersandera Kelelahan Sosial

LELAH! Informasi beredar tanpa henti, paparan berbagai berita buruk menciptakan kelelahan emosional. Sentuhan layar dan scrolling di media sosial, melihat berita korupsi, pelemahan nilai tukar Rupiah, yang menyesakkan dada. Kecemasan mental individu, tereksploitasi sistematis.

Dalam neurosains, otak manusia secara evolusioner dilengkapi insting bertahan hidup yang disebut bias negativitas (negativity bias). Insting ini memprogram untuk selalu lebih peka dan merespons ancaman, jauh lebih cepat daripada kabar baik (Knutson et al., 2024). Di abad modern, insting purba tersebut dikomodifikasi secara agresif oleh algoritma.

Teknologi sejenis platform digital tidak mempedulikan kewarasan publik, melainkan berusaha untuk menahan atensi selama mungkin. Karena otak secara alami terpancing stimulus ketakutan dan kemarahan, algoritma sengaja menyodorkan konten negatif berintensitas tinggi (high arousal negative) agar kita terus berinteraksi (Rathje et al., 2024).
 

 
Proses pembajakan kognitif berskala masif, melahirkan penyakit psikologis massal.

Sindrom Dunia Kejam

Dampak paparan konten negatif tanpa henti, adalah kemunculan sindrom dunia kejam (mean world syndrome). Dicetuskan George Gerbner (1981), sindrom yang menjelaskan bahwa intensitas tinggi suguhan berita kekerasan, mengembangkan bias bahwa dunia jauh lebih berbahaya dan sinis pada fakta statistik.

Tetapi situasinya terbilang kompleks, ketika konteks realitas sosialnya memang dirasakan memburuk. Ketidakpercayaan pada institusi kekuasaan, adalah hasil sintesis dari kinerja buruk kelembagaan dan kerusakan sistemik birokrasi. Pemberitaan mengamplifikasi kondisi tersebut, termanifestasi menjadi fenomena peradilan jalanan.

Publik lantas merasa dikepung oleh ketidakadilan, kemudian berhenti mempercayai prosedur hukum formal. Hukum dipersepsikan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kecuali jika didukung populasi besar, dan keadilan ditentukan melalui besaran kerumunan.

Kelelahan Empati

Dimensi yang tak kalah merusak adalah kelelahan empati (compassion fatigue). Kapasitas otak dirancang untuk bersimpati pada penderitaan komunitas terdekat. Tidak mampu menampung problem yang terjadi dalam jangkauan lebih luas, secara berkelanjutan.
 
Survei Pew Research Center (2024), menemukan lebih separuh audiens yang mengikuti berita krisis merasa kehabisan tenaga secara mental. Sebagai mekanisme pertahanan diri, terjadi seleksi bobot pikiran yang pada akhirnya memutuskan tombol empati.

Terjadi efek mati rasa (desensitisasi). Tragedi kemanusiaan awalnya membuat menangis, terdegradasi menjadi tontonan visual atau kebisingan (noise) digital yang dilewati begitu saja.

Ketidakberdayaan Demokrasi

Stadium puncak patologi publik adalah ketidakberdayaan yang dipelajari (learned helplessness). Manakala publik dibombardir krisis sistemik, seolah tidak berujung, seperti rangkaian korupsi, hilangnya keadilan, merosotnya ekonomi, konsekuensi akhirnya bermuara pada kesadaran bahwa aksi perlawanan apa pun tidak mengubah keadaan (Meng & Berezina, 2020).

Tercipta nuansa publik, bahwa semua politisi sama saja, atau sistem sudah terlalu busuk untuk diperbaiki, menyedot habis motivasi untuk berpartisipasi dalam menjaga demokrasi, bak layu sebelum berkembang.

Paradoks melanda, melorotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada skor buruk (TI, 2025), justru disertai survei kepuasan publik terhadap kepemimpinan figur sentral justru meroket tinggi (IPI, 2025). Dalam perspektif psikologis, membuktikan terjadinya kepasrahan absolut.
 
Publik terlalu lelah secara mental (cognitive fatigue), hingga menitipkan sisa harapan secara membabi buta pada pesona figur penguasa yang dianggap kuat, sembari mundur perlahan dari kewajiban mengawal jalannya demokrasi.

Merebut Kewarasan

Diperlukan upaya untuk merawat kewarasan publik, dan menghindari penyakit psikologis publik, agar menjadi subjek dan aktor penentu dari kehidupan bersama, bukan hanya objek penderita.

Pada tingkat individu, perlu kritis atas informasi yang mendera. Memiliki literasi untuk memilah representasi realitas, sehingga menjaga kapasitas empati. Disamping itu dibutuhkan kolaborasi bersama, dalam mengoreksi arah melenceng kekuasaan. Sementara di level struktural, diperlukan kemauan dan komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Jangan sampai kemerdekaan individu dirampas, atau bahkan kehilangan sisi paling manusiawi yang dimiliki, yakni kepedulian tulus serta harapan bila hidup ini masih layak diperjuangkan.

Penulis sedang Menempuh Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung