Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Kehadiran Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di Istana Negara, Senin 1 Juni 202,6 tidak dapat dimaknai secara sederhana dalam konteks oposisi maupun koalisi.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kehadiran Megawati didasari semangat untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, bukan sekadar memperingati aspek historis kelahirannya.
"Ya, dari arahan Ibu Ketua Umum sangat jelas bahwa memperingati Pancasila bukan dilihat dari aspek historisnya semata, tapi memahami seluruh falsafahnya, narasi, dan spirit pembebasan," kata Hasto kepada wartawan usai upacara Hari Lahir Pancasila di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Menurut Hasto, Pancasila lahir dari perenungan mendalam para pendiri bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia juga menyebut Megawati memandang Pancasila sebagai fondasi geopolitik Indonesia yang dapat menjadi rujukan dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, sekaligus memperkuat peran Indonesia di tingkat global.
"Karena itulah Indonesia dengan Pancasila seharusnya menjadi contoh keteladanan bagaimana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan sosial itu betul-betul diwujudkan," ujarnya.
Hasto menambahkan, Pancasila berpihak kepada rakyat kecil, mulai dari petani, buruh, nelayan, hingga kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan.
"Karena Pancasila itu berpihak dari narasi falsafah manusia yang diambil dari kaum Marhaen, rakyat petani, buruh, nelayan, mereka yang miskin dan yang menjadi korban dari sistem kapitalisme global," jelasnya.
Saat ditanya apakah kehadiran Megawati di Istana menjadi sinyal perubahan posisi politik PDIP, Hasto menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal konsep oposisi sebagaimana dipahami dalam sejumlah negara lain.
"Lha kita kan tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita," tegasnya.
Menurut Hasto, Presiden Prabowo juga menghormati posisi PDIP sebagai kekuatan penyeimbang dalam demokrasi.
"Bahkan dalam pidato Presiden Prabowo yang tadi juga saya kutip, beliau menghormati posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang. Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi dan menghormati suara-suara kritis dari masyarakat sipil. Menurutnya, kritik merupakan bentuk kepedulian agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik.
"Kami mendengar bahwa minggu-minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap beberapa kelompok masyarakat sipil yang mereka bersuara kritis. Suara kritis itu terkandung kebenaran. Suara kritis itu muncul dari rasa cinta agar pemerintahan negara itu bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Karena itu, Hasto berharap pemerintah membuka ruang dialog terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan tidak merespons kritik dengan pendekatan yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.
"Karena itulah sebaiknya kita mendengarkan berbagai masukan, berbagai suara kritis, jangan kemudian dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal karet di dalam hukum," pungkasnya.
