Berita

Presiden Prabowo Subianto di Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kemlu RI, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Uraikan Konsep Ekonomi Pancasila di Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026

SENIN, 01 JUNI 2026 | 11:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menguraikan secara komprehensif konsep ekonomi Pancasila yang menjadi pijakan pembangunan nasional saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026. 

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila pertama-tama harus berpijak pada nilai religius dan kemanusiaan. 

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan generasi mendatang. 


"Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang," ujar Prabowo.

Merujuk pada pilar kedua Pancasila,  Kepala negara menegaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan atau statistik semata. 

Pembangunan, kata dia, harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan. 

"Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizinya yang cukup," tegasnya.

Dalam pilar berikutnya, Prabowo menekankan pentingnya keberpihakan ekonomi kepada kepentingan nasional. 

Menurutnya Indonesia terlalu lama kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki karena harga komoditas strategis lebih banyak ditentukan di luar negeri. 

Oleh sebab itu, pemerintah mendorong kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, penguatan devisa hasil ekspor, dan percepatan hilirisasi agar manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan di dalam negeri.

"Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo selanjutnya menguraikan bahwa ekonomi Pancasila juga merupakan ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. 

Dalam kerangka tersebut, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan dan bukan sekadar objek pembangunan. 

"Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan," ujarnya.

Pada bagian akhir pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa muara dari seluruh strategi ekonomi Pancasila adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya