Berita

Presiden Prabowo Subianto di Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kemlu RI, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Uraikan Konsep Ekonomi Pancasila di Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026

SENIN, 01 JUNI 2026 | 11:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menguraikan secara komprehensif konsep ekonomi Pancasila yang menjadi pijakan pembangunan nasional saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026. 

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila pertama-tama harus berpijak pada nilai religius dan kemanusiaan. 

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan generasi mendatang. 


"Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang," ujar Prabowo.

Merujuk pada pilar kedua Pancasila,  Kepala negara menegaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan atau statistik semata. 

Pembangunan, kata dia, harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan. 

"Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizinya yang cukup," tegasnya.

Dalam pilar berikutnya, Prabowo menekankan pentingnya keberpihakan ekonomi kepada kepentingan nasional. 

Menurutnya Indonesia terlalu lama kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki karena harga komoditas strategis lebih banyak ditentukan di luar negeri. 

Oleh sebab itu, pemerintah mendorong kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, penguatan devisa hasil ekspor, dan percepatan hilirisasi agar manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan di dalam negeri.

"Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo selanjutnya menguraikan bahwa ekonomi Pancasila juga merupakan ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. 

Dalam kerangka tersebut, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan dan bukan sekadar objek pembangunan. 

"Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan," ujarnya.

Pada bagian akhir pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa muara dari seluruh strategi ekonomi Pancasila adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Kopilot Malaysia Ngaku Diupah Rp220 Juta Selundupkan 26 Kg Ekstasi ke Jakarta

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 00:20

Merdeka dalam Keserakahan: Ilusi Kemerdekaan di Usia 81 Tahun

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 00:02

Polda Metro Masih Selidiki Dugaan Pencabulan oleh Oknum Pendeta

Jumat, 31 Juli 2026 | 23:52

Loyalis Anies Dicecar KPK soal Jual Beli Properti di Kasus TPPU Rita Widyasari

Jumat, 31 Juli 2026 | 23:25

Begini Respons Deddy Sitorus Usai Dilaporkan KWP ke MKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 23:02

Warga Tuban Terdampak Debu Pabrik, Semen Indonesia Mangkir Dipanggil DPRD

Jumat, 31 Juli 2026 | 22:11

Terjang Ombak, Dedikasi Mantri BRI Buka Jalan Akses Finansial Pulau Seram

Jumat, 31 Juli 2026 | 22:02

Bea Cukai Ciduk Kopilot Kurir Narkoba, Duit Negara Rp207,9 Miliar Selamat

Jumat, 31 Juli 2026 | 21:41

Transformasi Danantara Dongkrak Pendapatan Telkom hingga Tembus Rp75,9 Triliun

Jumat, 31 Juli 2026 | 21:22

Polda Metro Jaya Cokok 728 Tersangka Curanmor

Jumat, 31 Juli 2026 | 21:06

Selengkapnya