Berita

Presiden Prabowo Subianto di Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kemlu RI, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Uraikan Konsep Ekonomi Pancasila di Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026

SENIN, 01 JUNI 2026 | 11:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menguraikan secara komprehensif konsep ekonomi Pancasila yang menjadi pijakan pembangunan nasional saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026. 

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila pertama-tama harus berpijak pada nilai religius dan kemanusiaan. 

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan generasi mendatang. 


"Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang," ujar Prabowo.

Merujuk pada pilar kedua Pancasila,  Kepala negara menegaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan atau statistik semata. 

Pembangunan, kata dia, harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan. 

"Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizinya yang cukup," tegasnya.

Dalam pilar berikutnya, Prabowo menekankan pentingnya keberpihakan ekonomi kepada kepentingan nasional. 

Menurutnya Indonesia terlalu lama kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki karena harga komoditas strategis lebih banyak ditentukan di luar negeri. 

Oleh sebab itu, pemerintah mendorong kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, penguatan devisa hasil ekspor, dan percepatan hilirisasi agar manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan di dalam negeri.

"Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo selanjutnya menguraikan bahwa ekonomi Pancasila juga merupakan ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. 

Dalam kerangka tersebut, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan dan bukan sekadar objek pembangunan. 

"Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan," ujarnya.

Pada bagian akhir pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa muara dari seluruh strategi ekonomi Pancasila adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya