Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

PDIP Harusnya Paling Tahu Seluk-Beluk Ijazah Jokowi

SENIN, 01 JUNI 2026 | 00:42 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pernyataan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat yang meminta mantan Presiden Joko Widodo melakukan safari politik ke sejumlah daerah sambil menunjukkan ijazah asli direspons Direktur ABC Riset & Consulting Erizal.

Erizal mengatakan, safari politik dan menunjukkan ijazah merupakan dua hal yang berbeda. Petinggi PDIP pasti tahu itu. 

"Tapi, kenapa itu yang disatukan? Bukankah ijazah Jokowi saat ini ada di tangan Polda Metro, karena sudah disita?" kata Erizal, dikutip Senin 1 Juni 2026.


Menurut Erizal, mestinya petinggi PDIP paling tahu tentang ijazah Jokowi. Karena PDIP adalah pengusung utama Jokowi sejak maju sebagai Walikota, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden dua kali. 

"Kok, kini merasa asing," tanya Erizal.

PDIP sepatutnya paling tahu sejak awal seluk-beluk terkait ijazah Jokowi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri sudah lebih dulu meminta agar ijazah Jokowi ditunjukkan. 

"Tapi tak dikabulkan Jokowi," pungkas Erizal.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila Jokowi ingin berkeliling ke berbagai daerah.

Menurutnya, Jokowi bebas melakukan aktivitas politik ke mana pun. Namun di tengah polemik yang masih berkembang, Djarot menilai cara paling sederhana untuk mengakhiri perdebatan adalah dengan menunjukkan ijazah asli kepada publik.

“Silakan aja beliau keliling ke mana pun bebas. Tapi beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan supaya masyarakat betul-betul yakin bahwa ijazahnya itu asli,” kata Djarot kepada wartawan, Sabtu 30 Mei 2026.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya