Berita

Anies Baswedan. (Foto: RMOL)

Politik

Rupiah Terpuruk, Anies Minta Pemerintah Jujur Soal Kondisi Ekonomi

JUMAT, 29 MEI 2026 | 13:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tokoh nasional Anies Baswedan menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang dinilainya tengah berada dalam situasi tidak mudah. Menurutnya, tekanan ekonomi saat ini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Rumah tangga mulai tabungannya menipis, yang muda merasakan sulit cari pekerjaan, yang sekarang sedang bergerak di perusahaan juga mengalami kesulitan untuk pengembangan,” ujar Anies lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 29 Mei 2026.

Ia juga menyoroti pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut hingga menyentuh titik terendah dalam sejarah. Namun menurut Anies, pelemahan Rupiah bukanlah masalah utama, melainkan hanya gejala dari persoalan ekonomi yang lebih besar.


“Mata uang itu sesungguhnya adalah simbol. Kalau penyakit itu namanya gejala, ada masalahnya, cerminnya adalah pada mata uang,” katanya.

Anies kemudian mengibaratkan kondisi ekonomi seperti seseorang yang sedang terserang flu. Suhu tubuh yang panas disebutnya hanya gejala, sementara sumber masalahnya adalah infeksi yang terjadi di dalam tubuh.

“Nah hari ini Rupiah kita melemah, gejalanya. Masalahnya apa?” lanjutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempertanyakan akar persoalan yang menyebabkan nilai tukar Rupiah terus mengalami pelemahan bahkan mencapai titik terendah. Dia menilai langkah paling penting yang harus dilakukan pemerintah saat menghadapi situasi ekonomi sulit adalah membangun kepercayaan publik dan pelaku usaha.

Menurutnya, kegiatan ekonomi tidak hanya digerakkan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada kepercayaan sektor swasta terhadap arah kebijakan negara.

“Langkah yang paling penting adalah membangun kepercayaan. Bagaimana seluruh pelaku itu percaya kepada langkah pemerintah dan sistem pemerintah,” jelasnya.

Anies juga menyarankan pemerintah terbuka kepada publik mengenai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi negara. Menurutnya, sejumlah negara lain telah melakukan langkah serupa agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan yang diambil pemerintah.

“Di samping itu, kita punya problem ruang fiskal yang terbatas, lalu kita punya utang negara yang besar sekali,” tutup mantan Capres 2024 itu.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya