Kepala Bakom RI Muhammad Qodari (Foto: Bakom RI)
Pemerintah mempercepat pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana melalui program revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan.
Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tercatat telah menyalurkan bantuan revitalisasi kepada 3.084 sekolah dari total ribuan sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan bahwa percepatan penanganan sekolah terdampak merupakan wujud komitmen pemerintah bersama DPR RI dalam memastikan layanan pendidikan tetap berjalan bagi masyarakat di daerah terdampak.
"Rapat koordinasi ini merupakan perhatian yang besar dari Bapak Presiden, dari pemerintah dan DPR RI terhadap bencana yang terjadi di Sumatra," kata Qodari dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di DPR RI, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menjelaskan jumlah sekolah terdampak bencana di Pulau Sumatra mencapai 4.992 unit.
Dari angka tersebut, sebanyak 3.084 sekolah telah mendapatkan bantuan revitalisasi dan rehabilitasi dari Kemendikdasmen.
"Kemudian yang sudah dibuat pekerjaan yang kerja sama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi rehabnya itu lebih kurang Rp3.084," katanya.
Tito memastikan lebih dari seribu sekolah yang belum direhabilitasi tidak diabaikan pemerintah. Saat ini, sekolah-sekolah tersebut masih berada dalam tahap perencanaan pembangunan lanjutan agar proses rehabilitasi dapat dilaksanakan secara bertahap dan terukur.
"Nah masih ada sekitar seribuan lagi yang ditanyakan tadi, yang seribuan tadi bukan berarti didiamkan. Yang seribuan tadi nanti Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerja sama lagi untuk rencana pembangunannya," jelas Tito.
Untuk mendukung percepatan pemulihan pendidikan, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar.
"Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen Rp2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira Rp1,8 sampai Rp1,9 triliun," ungkapnya.
Selain kerusakan pada bangunan sekolah, sejumlah infrastruktur pendukung seperti jembatan masih memerlukan penanganan lanjutan. Kendati demikian, kegiatan belajar mengajar di sebagian besar wilayah terdampak tetap berlangsung dengan berbagai penyesuaian.
"Dari 4.922 sekolah, ada beberapa sekolah yang ada di tenda, terutama di daerah merah yang diharap relokasi," ujarnya.
Menurut Tito, pemerintah kini tengah mematangkan kesiapan lokasi relokasi bagi sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana. Sementara menunggu pembangunan permanen, sebagian siswa masih mengikuti pembelajaran di fasilitas darurat maupun menumpang di sekolah lain.
"Ada juga yang menumpang di sekolah yang lain. Ada juga yang di kelas darurat," kata dia.
