Dikucurkan Rp100 Triliun untuk Pemulihan Bencana Sumatera

Pemerintah telah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. 

Dana ini difokuskan untuk pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama kurun waktu tiga tahun (2026-2028), dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, sekolah, jalan, jembatan, sungai, hingga hunian tetap bagi warga terdampak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, persetujuan anggaran itu merupakan bagian dari rencana induk pemulihan pascabencana yang telah dibahas bersama pemerintah dan DPR.

“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 25 Mei 2026.

Ia merinci, anggaran tahun 2026 mencapai Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Menurut Tito, total dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan 11.512 program dan kegiatan pemulihan di berbagai daerah terdampak bencana di Sumatera.

Porsi terbesar anggaran disebut dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan kebutuhan dana paling besar, yakni sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.

Selain infrastruktur, pemerintah juga menargetkan percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara alias huntara.

“Hunian tetap kita targetkan paling lambat 2027. Jangan terlalu lama di huntara,” kata Tito.

Tito menambahkan, pemerintah kini memasuki tahap pemulihan permanen setelah fase tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan relatif baik.

Ia juga memastikan setiap kementerian dan lembaga nantinya diminta membuat timeline pelaksanaan agar progres pemulihan bisa dievaluasi secara berkala.