Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Siap Lakukan Apa Saja demi Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara

MINGGU, 24 MEI 2026 | 11:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara yang selama ini dinilai menghambat pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Mei 2026. 

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia kini harus dilakukan secara mandiri demi kepentingan nasional.


“Dan sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan pemerintah. Ia menegaskan kekayaan Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.

“Harus kita lakukan, ini perintah dari Undang-Undang Dasar. Dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir,” tegasnya.

Prabowo juga menyinggung pidatonya pada 20 Mei lalu di hadapan DPR, ketika ia mengungkap besarnya potensi kekayaan Indonesia yang selama ini justru banyak mengalami kebocoran.

“Yang terakhir tanggal 20 Mei saya bicara di depan majelis pemusyawaratan rakyat Indonesia yang juga ditayangkan live di TV-TV di mana disitu saya tegaskan bahwa Indonesia, sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor,” katanya.

Karena itu, Prabowo menegaskan dirinya bersama seluruh jajaran kabinet siap bekerja keras dan mengambil berbagai langkah tegas untuk menghentikan kebocoran tersebut. 

“Dan, kebocoran ini harus kita hentikan dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya