Berita

Perwakilan AMPD, Hazero di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. (Foto: Dokumentasi AMPD)

Politik

Tio Aliansyah Diadukan ke DKPP Gegara Ikut Helikopter Bareng Anggota KPU

JUMAT, 22 MEI 2026 | 23:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parsadaaan Harahap, ternyata turut menyeret satu nama Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tio Aliansyah.

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Tio Aliansyah, ke Kantor DKPP RI, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Mei 2026.

Perwakilan AMPD, Hazero mengatakan, nama Tio Aliansyah ditemukan dalam perjalanan bersama Parsadaan ke Cianjur, menggunakan helikopter yang disediakan oleh penyedia private jet.


“Pada tanggal 25 Januari 2024 Tio pergi bersama-sama dengan Anggota KPU RI Parsadaan Harahap ke Cianjur menggunakan helikopter yang kini juga tengah dipersoalkan pihak lain di DKPP,” ujar Hazero dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

Dia menegaskan, sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu seharusnya Tio dapat menjaga marwah kelembagaan.

“Apalagi kita tahu helikopter yang dinaikan merupakan fasilitas KPU RI yang disewa melalui vendor yang sama dengan private jet yang bermasalah waktu itu. Sehingga kami meminta KEtua DKPP RI Heddy Lugito memecat Tio. Jika mendiamkan, sama saja melindungi!” tegasnya.

“Dan persoalan private jet sendiri telah diputus oleh DKPP RI sebagai pelanggaran etik. Ini sesuatu yang miris, karena merupakan bentuk pelanggaran berat,” sambung Hazero menyesalkan.

Lebih dari itu, Tio yang sebelum menjabat Anggota DKPP RI  pernah duduk sebagai Anggota KPU Provinsi Lampung, dan datang ke Cianjur menggunakan helikopter untuk menghadiri acara pelantikan ribuan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Sebagai lembaga yang memiliki mandat menjaga kehormatan dan integritas penyelenggara pemilu, DKPP harusnya menjadi teladan. Namun dugaan keterlibatan Tio dalam praktik yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran berat justru menunjukkan adanya krisis keteladanan di internal DKPP RI,” urainya. 

Oleh Karena itu, AMPD memandang perlu adanya langkah tegas dan transparan untuk menindaklanjuti aduannya, guna menjaga kredibilitas lembaga dan memastikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penegakan etik.

“Kami meminta DKPP RI untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif terhadap yang bersangkutan, serta menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan apabila terbukti melakukan pelanggaran etik,” tegasnya lagi. 

“Kami juga melampirkan bukti foto Tio bersama Parsadaan saat ke Cianjur menggunakan helikopter. Dan kami akan melaporkan ini juga ke Komisi II DPR RI,” tandas Hazero.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya