Berita

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (Foto: Istimewa)

Bisnis

FSP BUMN IRA:

Separuh Direksi PGN Harus Berasal dari Internal Perusahaan

KAMIS, 21 MEI 2026 | 22:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA) mendukung aspirasi Serikat Pekerja PGN menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang digelar pada Jumat 22 Mei 2026.

FSP BUMN IRA menegaskan, minimal 50 persen jajaran Direksi PGN yang akan dipilih harus berasal dari internal perusahaan.

Ketua Umum FSP BUMN IRA, Sutisna mengatakan, usulan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada 28 April 2025 kepada pimpinan BUMN. Saat itu, Presiden meminta Danantara melakukan “bersih-bersih” tata kelola BUMN.


“Tata kelola yang bersih dan profesional dimulai dengan menempatkan orang yang tepat, yang memahami akar rumput dan tantangan bisnis,” kata Sutisna dalam keterangannya, Kamis 21 Mei 2026.

Sutisna mengingatkan bahwa PGN merupakan BUMN strategis bagi ketahanan energi nasional. Ia menyoroti pengalaman pahit ketika sejumlah BUMN dipimpin pihak eksternal yang tidak memahami kultur dan dinamika internal, sehingga terjadi mismanajemen dan penurunan kinerja.

“Kami tidak ingin sejarah buruk itu terulang di PGN," kata Sutisna.

Menurut FSP BUMN IRA, kaderisasi di PGN telah melahirkan banyak profesional unggul yang memahami industri gas bumi nasional. 

Dengan mengedepankan internal, PGN dapat menjaga keberlanjutan strategi bisnis sekaligus menjalankan amanat UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN tentang Manajemen Talenta.

“Ini ujian pertama sekaligus bukti komitmen melakukan transformasi BUMN yang modern, adaptif, dan berdaya saing global. Jangan sia-siakan momentum ini,” pungkas Sutisna.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya