Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

IMA Ingatkan Pemerintah Jaga Napas Bisnis Tambang

RABU, 20 MEI 2026 | 12:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wacana pemerintah membentuk badan khusus untuk memperketat kendali ekspor komoditas tambang memicu perhatian serius dari pelaku industri. 

Indonesian Mining Association (IMA) mengingatkan agar kebijakan baru ini tidak melindas kepastian hukum dan hitung-hitungan ekonomi yang sudah dirancang jangka panjang oleh para investor.

IMA menegaskan dukungannya terhadap upaya negara mengoptimalkan penerimaan dari sektor sumber daya alam. 


Namun, asosiasi menggarisbawahi bahwa tata kelola yang ketat harus tetap ramah terhadap keberlanjutan bisnis. Banyak raksasa tambang beroperasi berbasis kontrak jangka panjang yang keekonomiannya sudah dikunci untuk puluhan tahun ke depan.

Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, menyatakan bahwa pelaku industri pada prinsipnya siap satu perahu dengan pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor minerba. 

Hanya saja, regulasi baru nanti wajib menghormati long-term sales agreement (kontrak penjualan jangka panjang) yang sudah berjalan. Stabilitas kebijakan adalah kunci agar Indonesia tidak kehilangan daya saing di panggung global.

“IMA mendukung upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Namun, implementasinya harus tetap menjaga kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan tumbuh berkelanjutan,” tegas Sari, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu 20 Mei 2026.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya