Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Eksponen 98: Majalah The Economist Abaikan Fakta Prabowo

SELASA, 19 MEI 2026 | 18:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

 Topik yang diangkat majalah Inggris, The Economist soal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dikritik aktivis yang juga eksponen angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri.

Ia menyatakan The Economist telah beropini berlebihan, karena menyebut Pemerintahan Presiden Prabowo sedang menuju otoritarianisme dan pemborosan anggaran, tanpa dasar yang jelas.

"Majalah tersebut mengabaikan fakta bahwa Prabowo melakukan pendekatan demokratis dalam mencapai kekuasaan setelah tiga kali gagal. Saat ini, mantan Danjen Kopassus itu menelorkan kebijakan-kebijakan populis untuk rakyat," ujar Andri dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.


Menurutnya, Presiden Prabowo merupakan sosok nasionalis tulen yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Terutama dalam menghadapi situasi global yang sangat tidak menentu akibat kebijakan hegemonistik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap negara-negara lain seperti Iran dan Venezuela.

Andri menilai majalah The Economist yang terbit pertama kali pada 1843 oleh keluarga Atmelly dan Rothschild itu telah menyebarkan isu yang membahayakan kondisi dalam negeri.

"Dikatakan juga oleh majalah itu, sebagai negara yang merupakan penganut muslim terbesar di dunia saat ini Indonesia berada di jalur yang sangat beresiko. Majalah itu sampai pada kesimpulan, Prabowo sedang melemahkan keuangan negara dengan perilaku borosnya, dan membahayakan demokrasi karena dia tidak mentolerir adanya kritik terhadap pemerintahannya," beber dia.

Masih kata Andri, sejak berdirinya majalah ini memang berkiblat kepada pemikiran neoliberalisme yang mendukung dan menyebabkan paham ekonomi yang mengusung semboyan ideologi kapitalisme modern. 

"Paham yang mereka perjuangkan adalah biarkan pasar bekerja dengan sendirinya (laissez-faire). Negara tidak perlu mengintervensi lewat serangkaian kebijakan yang mengganggu mekanisme pasar," tuturnya.

Karena itu, Andri menganggap wajar apabila The Economist tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Presiden Prabowo, lewat serangkaian kebijakan populis/kerakyatannya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat. 

Padahal selain program-program populis itu, lanjutnya, Presiden Prabowo jyga melakukan kebijakan Penguatan APBN, mendahulukan domestik dan ketahanan pangan dalam negeri. 

“Menurut majalah itu, Prabowo adalah sosok pemimpin yang membuat Indonesia menuju otoritarianisme. Bagi saya, pernyataan itu sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kondisi faktual. Memang dia seorang jenderal tetapi dia adalah seorang yang taat dan mengikuti proses demokrasi," ucapnya.

"Harus dicatat bahwa Prabowo sudah empat kali mengikuti pemilihan Presiden, tiga kali gagal dan baru berhasil pada 2024. Dia menaati demokrasi untuk mencapai kekuasaan,” pungkas peraih gelar magister administrasi dari Universitas Prof. Dr Moestopo itu.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya