PERNYATAAN Presiden Prabowo bahwa ‘orang desa tidak pakai dolar’ saat merespons pelemahan rupiah perlu dibaca secara hati-hati. Bukan untuk menyerang pribadi Presiden, melainkan untuk menguji logika kebijakan di balik pernyataan itu.
Secara harfiah, benar, bahwa warga desa membeli beras, cabai, solar, pupuk, pulsa, dan ongkos angkut dengan rupiah. Namun dalam ekonomi terbuka, tidak memakai dolar bukan berarti bebas dari dampak dolar.
Di sinilah diagnosis perlu ditajamkan. Kurs bukan sekadar urusan layar bursa, importir besar, atau ruang rapat bank sentral. Pelemahan rupiah dapat merembes ke biaya produksi, harga barang impor, pupuk, bahan bakar, obat, pakan ternak, alat pertanian, sampai ongkos distribusi.
Warga desa mungkin tidak memegang dolar, tetapi mereka tetap membeli barang yang sebagian ongkosnya dipengaruhi dolar. Maka, persoalannya bukan apakah orang desa memakai dolar, melainkan apakah struktur harga yang mereka hadapi steril dari dolar. Jawabannya adalah tidak.
Warga desa mungkin tidak memegang dolar, tetapi mereka tetap membeli barang yang sebagian ongkosnya dipengaruhi dolar. Maka, persoalannya bukan apakah orang desa memakai dolar, melainkan apakah struktur harga yang mereka hadapi steril dari dolar. Jawabannya adalah tidak.
Data terbaru menunjukkan tekanan itu tidak bisa dianggap remeh. Kurs tengah Bank Indonesia pada 18 Mei 2026 berada di kisaran Rp17.496 per dolar AS. Pada saat yang sama, utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 dilaporkan mencapai Rp9.920,42 triliun atau 40,75 persen terhadap PDB. BPS memang mencatat inflasi April 2026 masih terkendali, sebesar 0,13 persen secara bulanan dan 1,06 persen tahun kalender.
Namun angka inflasi rendah tidak otomatis berarti beban rumah tangga kecil ringan. Daya beli rakyat tidak hanya ditentukan oleh inflasi umum, tetapi oleh harga komoditas yang paling sering mereka beli.
Menafsirkan Paradigma Penelitian Kebijakan Publik (Riswanda 2024), menggarisbawahi pentingnya pendekatan interpretatif. Sederhananya sorotan kebijakan harus mampu membaca tindakan, bahasa, dan pengalaman warga dalam konteks sosialnya. Pernyataan ‘orang desa tidak pakai dolar’ mungkin bermaksud menenangkan publik.
Tetapi kebijakan publik tidak cukup berhenti pada niat komunikasi. Ia harus membaca pengalaman konkret warga, katakanlah harga pupuk naik, ongkos kirim naik, pakan ternak naik, harga obat naik, dan margin petani menipis. Di titik itu, stabilitas makro harus diterjemahkan menjadi stabilitas dapur.
Masalah kita sering terletak pada jarak antara indikator dan pengalaman. Riswanda (2023) mengingatkan pentingnya bertanya, siapa penerima dampak akhir dari solusi kebijakan? Jika kurs melemah, siapa penerima dampak akhirnya? Bukan hanya korporasi importir. Bukan hanya bendahara negara. Tetapi juga petani yang membeli pupuk, nelayan yang membeli BBM, pedagang kecil yang membayar ongkos angkut, buruh yang mengatur ulang belanja dapur, dan ibu rumah tangga yang mengurangi variasi lauk.
Karena itu, respons kebijakan tidak boleh defensif. Tidak juga cukup dengan seruan ‘jangan panik’. Pemerintah perlu menyiapkan tiga langkah eksekusi.
Pertama, buka dashboard dampak kurs terhadap barang kebutuhan rakyat. Kementerian Perdagangan, BPS, Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Bulog harus menyajikan daftar komoditas sensitif kurs: pupuk, BBM, pakan, obat, kedelai, gandum, bawang putih, alat pertanian, dan biaya logistik. Skenario kebijakan penting memuat integrasi data, pemetaan risiko, dan indikator berbasis hasil (Riswanda, 2026). Logikanya sama, kebijakan kurs harus punya peta rambatan sampai rumah tangga.
Kedua, lindungi titik rawan daya beli, bukan hanya angka makro. Subsidi atau intervensi harga harus diarahkan pada komoditas yang benar-benar menjadi beban warga desa dan kelas pekerja. Bantuan jangan hanya berbasis kategori administratif, tetapi berbasis risiko aktual: petani kecil pengguna pupuk nonsubsidi, nelayan kecil pengguna BBM, UMKM pangan yang bergantung bahan baku impor, dan pedagang pasar dengan ongkos distribusi tinggi.
Ketiga, perkuat koordinasi organisasi. Struktur organisasi tidak boleh berhenti sebagai gambar di dinding; ia harus menjadi instrumen hidup yang mempercepat koordinasi dan respons (Riswanda & Risnawati, 2026). Pelemahan rupiah bukan hanya urusan Bank Indonesia. Ini urusan fiskal, pangan, energi, perdagangan, industri, transportasi, dan komunikasi publik. Jika tiap lembaga bicara sendiri, publik membaca kegagapan, bukan ketenangan.
Pernyataan Presiden dapat dipahami sebagai upaya menjaga optimisme. Namun optimisme kebijakan harus berdiri di atas data, bukan penyederhanaan. Orang desa memang tidak pakai dolar. Tetapi mereka memakai pupuk, solar, obat, pakan, transportasi, dan barang konsumsi yang tidak sepenuhnya kebal dari dolar.
Maka, pekerjaan pemerintah bukan membuktikan bahwa rakyat desa tidak memegang dolar. Pekerjaan pemerintah adalah memastikan bahwa gejolak dolar tidak menggerus isi piring, biaya tanam, ongkos melaut, dan daya beli warga. Stabilitas rupiah pada akhirnya tidak diuji di pasar uang semata. Ia diuji di warung, sawah, kapal kecil, pasar tradisional, dan meja makan keluarga.
Riswanda
Akselerator Kebijakan
