Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin (Jas Cream) (Tangkapan layar dari YouTube DPR)
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengklaim kehadiran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di berbagai daerah berhasil menekan angka kriminalitas, termasuk kasus begal yang sebelumnya marak terjadi di sejumlah wilayah.
Pernyataan itu disampaikan Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut Sjafrie, sebelum keberadaan batalyon teritorial, banyak wilayah kabupaten tidak memiliki pasukan yang siaga di daerah sehingga angka kriminalitas relatif tinggi.
“Apa yang kita lihat sebelum ada batalyon teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali,” ujar Sjafrie.
Namun setelah batalyon ditempatkan dan pangkalan mulai beroperasi, situasi keamanan disebut mengalami perubahan signifikan.
“Tapi setelah kita berada di situ membuat pangkalan dan pangkalan itu sudah jadi dengan latihan kemampuan dan sebagainya. Ini begal dan kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, menjadi plus kriminalnya hilang di atas 50 persen,” katanya.
Sjafrie menjelaskan, penurunan angka kriminalitas dilakukan melalui patroli rutin yang dijalankan prajurit menggunakan kendaraan operasional produksi industri pertahanan nasional. Selain itu, keberadaan batalyon turut menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di masyarakat.
“Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali. Ini yang berkaitan dengan kriminalitas,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Sjafrie, menargetkan pembangunan 750 batalyon dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari revitalisasi sistem pertahanan nasional yang mulai dijalankan sejak 2025 bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Saya perlu menjelaskan, ada yang kaget untuk apa bikin 750 batalyon selama lima tahun,” kata Sjafrie.
Ia menilai penguatan pertahanan diperlukan mengingat Indonesia memiliki 514 kabupaten, jumlah penduduk mencapai 287 juta jiwa, serta wilayah perbatasan dengan sekitar 11 negara.
“Kita tidak mengantisipasi mereka mau menyerang kita, tapi apa yang saya sampaikan ini, kita ingin menjaga kedaulatan negara kita. Dan kita membangun kemampuan kita ini untuk mengawal ini semua,” tuturnya.
Sjafrie menyebut pemerintah menargetkan pembangunan 150 batalyon setiap tahun. Bahkan, pada 2026 seluruh kabupaten di Pulau Jawa ditargetkan sudah memiliki satu batalyon infanteri teritorial pembangunan.
Selain aspek keamanan, batalyon teritorial juga diklaim berperan dalam memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Sjafrie mengatakan prajurit yang bertugas berasal dari beragam latar belakang, termasuk kalangan pesantren dan komunitas lintas agama, sehingga mampu membangun kedekatan dengan warga.
“Prajurit kita yang satu batalyon itu 1.190 orang terdiri dari mereka yang dari pesantren, dan bagaimana rohaniawan non muslim itu masuk ke gereja bersama-sama masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat adat. Di masjid bisa jadi khatib dan imam di masjid. Jadi masyarakat mesra, hangat dengan batalyon teritorial ini,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, keberadaan batalyon juga memberikan dampak positif terhadap sektor pendidikan dan ekonomi daerah. Prajurit disebut turut membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah hingga mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).
“Kemudian dalam bidang ekonomi khususnya UKM, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kepada kami, sehingga anggaran untuk kehidupan prajurit ini bisa dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya.
