Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bisnis

Ekonom Dukung Rencana Presiden Bentuk Satgas Deregulasi Investasi

SENIN, 18 MEI 2026 | 11:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Deregulasi Investasi mendapat dukungan dari pakar ekonomi Didik J. Rachbini.

Prof. Didik menilai pembentukan Satgas Deregulasi Investasi merupakan langkah positif untuk mengurai persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi Indonesia.

“Masalah institusi yang lemah juga dikritik sendiri oleh Presiden Prabowo, terutama terkait birokrasi yang menghambat banyak pelaku usaha,” ujar Prof. Didik kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 18 Mei 2026.


Menurutnya, proses perizinan investasi di Indonesia masih terlalu panjang dan berbelit. Untuk mendapatkan izin usaha, investor bahkan harus menunggu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, di sejumlah negara lain, proses serupa bisa diselesaikan hanya dalam waktu sekitar dua minggu.

“Regulasi yang ruwet justru membuka celah praktik tidak sehat dalam birokrasi,” tuturnya.

Karena itu, pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF tersebut mendorong Presiden Prabowo segera merealisasikan pembentukan Satgas Deregulasi Investasi.

Ia juga menyoroti capaian investasi asing Indonesia yang masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, investasi asing di Indonesia berada di angka 1,8 persen, sementara Vietnam mencapai 4,2 persen, Malaysia 3,7 persen, dan Singapura 27,8 persen.

“Karena itu, Presiden berencana membentuk satuan tugas khusus deregulasi untuk memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi serta kegiatan usaha di Indonesia,” katanya.

Prof. Didik menambahkan, gagasan pembentukan satgas deregulasi merupakan langkah yang logis. 
Menurutnya, negara-negara Asia Timur yang sukses melakukan industrialisasi juga menerapkan model “war room” reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin politik tertinggi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya