Berita

Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026. (Foto: Istimewa)

Publika

Oknum Anggota MPR Sibuk Pansos, Padahal Polemik LCC Belum Kelar

SENIN, 18 MEI 2026 | 02:03 WIB

SAYA sebut oknum saja ya, karena baru kali ini ada anggota MPR melakukannya. Saya juga tak sebut nama, tapi kalian pasti tahu oknumnya. 

Di saat kasus Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2026 masih membara, belum jelas endingnya, si oknum malah sibuk mendulang popularitas pribadi. 

Si oknum muncul lengkap dengan kamera berbagai angle. Dia telepon satu siswa yang paling menonjol dalam kasus viral itu. Ia langsung dijanjikan kuliah gratis S1 ke China/Tiongkok. 


Belum selesai sampai situ. Setelah lulus katanya bakal langsung kerja di perusahaan multinasional. Orang tua dan sekolah diundang ke Jakarta. Tiket ditanggung. Hotel ditanggung. Makan ditanggung. Lengkap kali.

Kalau cuma dibaca sekilas, memang terlihat mulia. Tapi makin dipikir, makin terasa aroma bensin pencitraannya. Ini bukan lagi bantuan biasa. 

Ini seperti orang melihat rumah tetangga terbakar lalu datang bukan membawa air, tapi membawa drone kamera sambil teriak, “Videoin dari atas! Biar masuk FYP!”

Hei bung…Anda itu anggota MPR. Bukan content creator pemburu engagement.

Masalah utama kasus ini belum selesai. Dua juri yang bikin gaduh satu Indonesia itu masih lenyap seperti ditelan lubang toilet birokrasi. Publik sejak awal cuma meminta satu hal sederhana, tampilkan mereka. Minta maaf terbuka. Selesai.

Tapi sampai hari ini, yang muncul malah parade pencitraan. Juri disembunyikan rapat-rapat seperti harta karun negara. Jangan-jangan lebih gampang menemukan Atlantis dari menemukan dua manusia itu.

Anda ada di gedung megah tempat semua kekacauan ini berasal. Tapi bukannya memperjuangkan transparansi, anda malah sibuk menyewa akun besar agar video bantuan itu menyebar ke mana-mana.

Waduh…Ini sudah bukan empati. Ini marketing politik berkedok belas kasih. Rakyat sekarang tidak bodoh. Orang bisa membedakan mana tangan membantu dan mana tangan yang lagi memancing suara pemilu sambil pura-pura terharu.

Kalau memang tulus, kenapa timing-nya harus saat kasus sedang mendidih? Kenapa harus divideokan? Kenapa harus dipoles dramatis? Kenapa harus semua orang tahu?

Karena yang anda kejar bukan menyelamatkan anak itu. Yang anda kejar adalah tepuk tangan.

Anda sadar tidak? Di saat publik Kalbar sedang marah besar karena merasa dicurangi, anda malah datang seperti sales asuransi politik. Anak-anak yang mestinya dilindungi malah dijadikan panggung menaikkan popularitas pribadi.

Sadisnya lagi, publik jadi melihat pola menjijikkan elite negeri ini. Ada musibah sedikit, langsung berebut jadi pahlawan. Ada kasus viral, langsung pasang muka paling peduli. Kamera lebih cepat dinyalakan daripada hati nurani. Ini penyakit akut republik. Bukan lagi kerja untuk rakyat. Tapi kerja untuk citra.

Lucunya, ketika rakyat meminta kejelasan soal juri ngawur, semua mendadak bisu seperti ikan rebus. Tapi begitu ada peluang tampil heroik, mendadak gesit bukan main. Energinya seperti minum 14 sachet kopi oplosan.

Coba jawab jujur ke publik, mana lebih penting? Menyelamatkan nama lembaga MPR lewat transparansi? Atau menyelamatkan algoritma media sosial anda?

Karena sampai hari ini yang paling busuk bukan salah jawaban lomba itu. Yang paling busuk adalah cara elite memanfaatkan kekacauan demi menaikkan pamor pribadi.

Rakyat Kalbar tidak butuh sinetron air mata. Kami butuh keberanian. Kalau memang punya nyali, seret dua juri itu keluar. Buka semuanya terang-terangan. Jangan cuma berani di depan kamera sambil senyum dermawan.

Sebab kalau terus begini, publik akan mengingat anda bukan sebagai penyelamat siswa. Tapi sebagai politisi yang menari di atas kekacauan anak-anak demi popularitas murahan.

Seruput Koptagul lagi, wak. Kadang di negeri ini, yang paling lapar bukan rakyat…tapi pencitraan.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya