Berita

Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026. (Foto: Istimewa)

Publika

Oknum Anggota MPR Sibuk Pansos, Padahal Polemik LCC Belum Kelar

SENIN, 18 MEI 2026 | 02:03 WIB

SAYA sebut oknum saja ya, karena baru kali ini ada anggota MPR melakukannya. Saya juga tak sebut nama, tapi kalian pasti tahu oknumnya. 

Di saat kasus Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2026 masih membara, belum jelas endingnya, si oknum malah sibuk mendulang popularitas pribadi. 

Si oknum muncul lengkap dengan kamera berbagai angle. Dia telepon satu siswa yang paling menonjol dalam kasus viral itu. Ia langsung dijanjikan kuliah gratis S1 ke China/Tiongkok. 


Belum selesai sampai situ. Setelah lulus katanya bakal langsung kerja di perusahaan multinasional. Orang tua dan sekolah diundang ke Jakarta. Tiket ditanggung. Hotel ditanggung. Makan ditanggung. Lengkap kali.

Kalau cuma dibaca sekilas, memang terlihat mulia. Tapi makin dipikir, makin terasa aroma bensin pencitraannya. Ini bukan lagi bantuan biasa. 

Ini seperti orang melihat rumah tetangga terbakar lalu datang bukan membawa air, tapi membawa drone kamera sambil teriak, “Videoin dari atas! Biar masuk FYP!”

Hei bung…Anda itu anggota MPR. Bukan content creator pemburu engagement.

Masalah utama kasus ini belum selesai. Dua juri yang bikin gaduh satu Indonesia itu masih lenyap seperti ditelan lubang toilet birokrasi. Publik sejak awal cuma meminta satu hal sederhana, tampilkan mereka. Minta maaf terbuka. Selesai.

Tapi sampai hari ini, yang muncul malah parade pencitraan. Juri disembunyikan rapat-rapat seperti harta karun negara. Jangan-jangan lebih gampang menemukan Atlantis dari menemukan dua manusia itu.

Anda ada di gedung megah tempat semua kekacauan ini berasal. Tapi bukannya memperjuangkan transparansi, anda malah sibuk menyewa akun besar agar video bantuan itu menyebar ke mana-mana.

Waduh…Ini sudah bukan empati. Ini marketing politik berkedok belas kasih. Rakyat sekarang tidak bodoh. Orang bisa membedakan mana tangan membantu dan mana tangan yang lagi memancing suara pemilu sambil pura-pura terharu.

Kalau memang tulus, kenapa timing-nya harus saat kasus sedang mendidih? Kenapa harus divideokan? Kenapa harus dipoles dramatis? Kenapa harus semua orang tahu?

Karena yang anda kejar bukan menyelamatkan anak itu. Yang anda kejar adalah tepuk tangan.

Anda sadar tidak? Di saat publik Kalbar sedang marah besar karena merasa dicurangi, anda malah datang seperti sales asuransi politik. Anak-anak yang mestinya dilindungi malah dijadikan panggung menaikkan popularitas pribadi.

Sadisnya lagi, publik jadi melihat pola menjijikkan elite negeri ini. Ada musibah sedikit, langsung berebut jadi pahlawan. Ada kasus viral, langsung pasang muka paling peduli. Kamera lebih cepat dinyalakan daripada hati nurani. Ini penyakit akut republik. Bukan lagi kerja untuk rakyat. Tapi kerja untuk citra.

Lucunya, ketika rakyat meminta kejelasan soal juri ngawur, semua mendadak bisu seperti ikan rebus. Tapi begitu ada peluang tampil heroik, mendadak gesit bukan main. Energinya seperti minum 14 sachet kopi oplosan.

Coba jawab jujur ke publik, mana lebih penting? Menyelamatkan nama lembaga MPR lewat transparansi? Atau menyelamatkan algoritma media sosial anda?

Karena sampai hari ini yang paling busuk bukan salah jawaban lomba itu. Yang paling busuk adalah cara elite memanfaatkan kekacauan demi menaikkan pamor pribadi.

Rakyat Kalbar tidak butuh sinetron air mata. Kami butuh keberanian. Kalau memang punya nyali, seret dua juri itu keluar. Buka semuanya terang-terangan. Jangan cuma berani di depan kamera sambil senyum dermawan.

Sebab kalau terus begini, publik akan mengingat anda bukan sebagai penyelamat siswa. Tapi sebagai politisi yang menari di atas kekacauan anak-anak demi popularitas murahan.

Seruput Koptagul lagi, wak. Kadang di negeri ini, yang paling lapar bukan rakyat…tapi pencitraan.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya