Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

MBG Dongkrak Ekonomi Desa, Uang Beredar Tembus Rp10,8 Miliar

MINGGU, 17 MEI 2026 | 09:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda pemenuhan gizi nasional, melainkan instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi desa secara masif.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Dalam penjelasannya, Presiden memaparkan simulasi ekonomi sederhana. Jika terdapat 3.000 penerima manfaat di satu desa dengan nilai makanan Rp15 ribu per porsi, maka uang yang beredar setiap hari mencapai Rp45 juta. 


“Rp15.000 kali 3.000, Rp45 juta tiap hari,” kata dia.

Menurut Prabowo, bila angka tersebut dikalkulasikan selama 20 hari dalam sebulan, maka perputaran uang menyentuh Rp900 juta per bulan atau sekitar Rp10,8 miliar per tahun. 

“Sebelum ada MBG, kita kirim Rp1 miliar dana desa. Dengan MBG, kita tambah sekitar Rp10 miliar,” ungkapnya.

Kepala Negara menegaskan, dampak ekonomi tersebut akan langsung menghidupkan ekosistem produksi lokal karena kebutuhan pangan dipenuhi dari desa itu sendiri, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku usaha mikro. 

“Di satu desa ada Rp10,8 miliar yang beredar. Artinya, peternak lele bisa menjual hasilnya, petani bawang merah bisa terjual, pembuat tempe mendapat pembeli, penjual telur juga hidup. Semua produsen di desa itu bergerak,” ujarnya.

Selain memperkuat daya beli masyarakat, Prabowo menilai MBG juga mampu memangkas rantai distribusi dan biaya logistik karena pasar tercipta langsung di wilayah desa. 

“Dan kita bisa memangkas biaya logistik. Tidak perlu jauh-jauh ke pasar, karena pasarnya ada di desa sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan, kabupaten, ratusan triliun,” kata Prabowo.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya