Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: Kemenkop)
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai kritik majalah The Economist terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan cara pandang lama neoliberalisme Barat terhadap Indonesia.
Dalam dua artikel terbarunya, The Economist menilai Indonesia sedang berada di jalur berisiko karena memperkuat intervensi negara, memperbesar program sosial, dan mengonsolidasikan kekuatan politik di bawah pemerintahan Prabowo.
Namun menurut Fahri, kritik tersebut justru menunjukkan kegagalan memahami kebutuhan Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
“The Economist sedang melihat Indonesia menggunakan kacamata usang cetak biru Konsensus Washington,” kata Fahri dalam keterangannya di akun X, Minggu, 17 Mei 2026.
Fahri menegaskan, kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo bukan untuk merusak ekonomi, melainkan membangun ulang struktur ekonomi nasional agar lebih adil dan berdaulat.
"Prabonomomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan (counter-thesis) yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menilai model pasar bebas selama puluhan tahun justru membuat Indonesia terjebak sebagai eksportir bahan mentah tanpa nilai tambah maksimal.
Karena itu, Fahri menyebut langkah hilirisasi dan penguatan peran negara menjadi pilihan strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Menurutnya, program-program seperti Makan Bergizi Gratis hingga perumahan rakyat juga tidak bisa dilihat semata sebagai beban fiskal, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Investasi Manusia (SDM) Bukan Pemborosan Fiskal,” katanya.
Fahri juga membela pembentukan Danantara yang kerap dikritik sebagai bentuk etatisme. Ia menyebut konsolidasi aset negara diperlukan agar Indonesia memiliki kekuatan menghadapi korporasi global.
“Tujuannya adalah mengonsolidasikan aset-aset strategis nasional agar memiliki posisi tawar raksasa, mampu mendanai proyek strategis secara mandiri, dan melepaskan ketergantungan kronis pada utang luar negeri,” jelasnya.
Selain ekonomi, Fahri menilai stabilitas politik juga menjadi syarat penting agar Indonesia mampu melompat menjadi negara maju.
“Konsolidasi politik bukan membunuh demokrasi, melainkan menciptakan persatuan nasional agar kebijakan bisa dieksekusi cepat dan konsisten,” tandasnya.
