Berita

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. (Foto: RMOL)

Politik

Tancap Gas, Menteri LH Siapkan Langkah Pencegahan Karhutla

JUMAT, 15 MEI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan di Sumatera dan Kalimantan.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, merespons dugaan keterlibatan korporasi dalam pembukaan lahan yang kerap dikaitkan dengan kebakaran hutan tahunan di Indonesia.

“Dalam waktu dua minggu dari sekarang, saya akan berkunjung ke tiga tempat di, dua tempat di Sumatera, di Riau dan Sumatera Selatan, dan satu lagi di Kalimantan, di spot-spot yang memang potensial untuk terjadi kebakaran,” ujar Jumhur kepada RMOL, Jumat, 15 Mei 2026. 


Menurut Jumhur, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya memastikan langkah pencegahan dilakukan secara maksimal sebelum karhutla terjadi.

“Sebelum saya berkunjung justru saya sudah memerintahkan semua kekuatan di pemerintahan maupun yang non-pemerintahan untuk gotong-royong memastikan pencegahan itu,” katanya.

Jumhur menjelaskan sejumlah langkah yang disiapkan di antaranya pembangunan sodetan aliran air, embung, hingga danau-danau kecil untuk menjaga lahan gambut tetap basah.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan modifikasi cuaca agar hujan dapat turun di kawasan rawan kebakaran dan airnya bisa tertampung.

“Karena gambut itu tidak bisa sekedar dimatikan di spot gitu, dia harus digenangi air. Nah karena itu nggak boleh sampai kering,” jelasnya.

Terkait dugaan korporasi yang sengaja membakar lahan, Jumhur menegaskan pemerintah memiliki mekanisme pengawasan untuk menelusuri pihak yang diduga terlibat.

“Nanti kita ketahuan kok, yang kita sudah ada aturan yang setelah itu terbakar nggak boleh diapa-apain dalam sekian tahun. Nah kalau dia tiba-tiba jadi kebon, berarti dia pelakunya,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya