Berita

Film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita". (Foto: Istimewa)

Politik

Pelarangan Film Pesta Babi Potensi Perluas Simpati Publik

KAMIS, 14 MEI 2026 | 17:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang bercerita tentang eksploitasi lingkungan, khususnya di Papua, dibubarkan paksa di sejumlah daerah. 

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah mengatakan, pelarangan karya justru dapat memperluas simpati publik terhadap narasi yang sedang dibangun lawan politik global. 

"Dalam era digital, sebuah film yang dilarang malah berpotensi menjadi viral dan mendapatkan legitimasi internasional lebih besar," kata Amir, dikutip Kamis 14 Mei 2026.


Amir menyebut fenomena ini sebagai strategi victimization propaganda, yakni menciptakan situasi di mana kelompok tertentu tampil sebagai korban represi negara sehingga memperoleh dukungan publik yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Karena itu, menurutnya, strategi terbaik bukan pelarangan, melainkan melakukan kontra narasi secara cerdas dan sistematis. 

Salah satunya melalui produksi film tandingan, penguatan ekosistem budaya nasional, serta pembangunan literasi geopolitik masyarakat.

“Kalau ada film propaganda, lawan dengan film. Lawan dengan data. Lawan dengan karya budaya yang lebih kuat,” kata Amir.

Amir mendorong negara hadir membangun narasi sendiri, bukan sibuk melakukan sensor yang justru kontraproduktif.

Dalam pandangannya, industri perfilman dan konten digital kini telah menjadi arena perebutan pengaruh global. 

Negara-negara besar menggunakan budaya populer untuk membentuk persepsi masyarakat dunia terhadap isu politik, konflik, hingga legitimasi pemerintahan tertentu.

Amir menilai Indonesia tidak boleh memandang film hanya sebagai hiburan semata. Menurutnya, film dapat menjadi instrumen geopolitik yang sangat efektif dalam mempengaruhi psikologi massa dan membentuk kesadaran politik generasi muda.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya