Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat fondasi lembaga peradilan nasional melalui kebijakan besar yang menyasar kesejahteraan hakim.
Setelah menaikkan gaji hakim secara drastis, kepala negara kini berjanji membangun rumah dinas bagi sekitar 8.900 hakim di seluruh Indonesia.
"Jadi kita sekarang dan hakim itu kurang lebih ada sekitar 8.900 jadi saya kira mampu kita untuk memberi rumah jabatan yang layak," ujarnya di Kejaksaan Agung, Jakarta, seperti dikutip Kamis, 14 Mei 2026.
Prabowo mengaku merasakan kepuasan tersendiri setelah menerima laporan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengenai pertemuan para Ketua MA se-ASEAN.
Dalam forum tersebut, Indonesia disebut mencuri perhatian karena untuk pertama kalinya gaji hakim nasional melampaui Malaysia.
“Ketua MA ketemu saya dan beliau sampaikan ke saya beliau habis rapat ketua-ketua MA se-ASEAN, kemudian, ketua MA Malaysia sampaikan ke ketua MA Indonesia, disampaikan yang mulia. Saya salut sama indonesia pertama kali gaji hakim indonesia diatas gaji hakim malaysia,” ujar Prabowo.
Bahkan pada level paling bawah sekalipun, penghasilan hakim Indonesia kini jauh lebih tinggi dari Malaysia.
“Gaji hakim paling junior indonesia, ceritanya ya yang paling junior sudah hampir dua kali gaji hakim paling junior malaysia," ungkapnya.
Kepala Negara turut mengungkap pesan lanjutan dari Ketua MA, bahwa pimpinan Mahkamah Agung Singapura juga menyampaikan selamat karena penghasilan Ketua MA Indonesia kini berada di atas koleganya di negeri tersebut.
“Pak, ketua MA Singapore juga sampaikan ke saya selamat yang mulia, penghasilan anda sekarang penghasilannya ketua MA Indonesia sudah di atas penghasilannya ketua MA Singapore disampaikan. Dalam hati oke juga kita nih ya,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, peningkatan drastis kesejahteraan hakim merupakan langkah fundamental untuk memperkuat benteng peradilan dari praktik korupsi dan suap.
“Karena saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif, karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tandasnya.
