Berita

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

MenPU Akui Lahan Jadi Kendala Utama Flyover Perlintasan Sebidang

KAMIS, 14 MEI 2026 | 14:30 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui persoalan pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan flyover di perlintasan sebidang kereta api.

Menurut Dody, mayoritas titik perlintasan berada di kawasan strategis dengan nilai tanah tinggi, sehingga proses penyediaan lahan kerap menjadi hambatan sebelum proyek bisa dijalankan.

“Lahan itu kewajibannya pemda. Karena perlintasan sebidang itu rata-rata daerah yang prime, lahannya mahal banget,” kata Dody di Jakarta, dikutip Kamis, 14 Mei 2026.


Ia mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan penanganan untuk ratusan titik perlintasan sebidang. Namun pengerjaan tidak bisa langsung dilakukan apabila lahan dari pemerintah daerah belum siap.

“Begitu kesiapan lahan ada, kita baru bikin desain, kemudian baru maju minta anggaran,” ujarnya.

Dody menyebut hingga kini masih ada sekitar 130 titik perlintasan sebidang yang belum tertangani dan akan dikerjakan bertahap sesuai kesiapan lahan serta anggaran.

Untuk penanganannya, pemerintah disebut lebih banyak mempertimbangkan pembangunan flyover karena dinilai lebih mudah dibanding underpass.

“Mostly paling gampang flyover. Kalau underpass agak susah,” katanya.

Meski anggaran Rp4 triliun disebut sudah tersedia, Dody menegaskan dana tersebut belum bisa langsung digunakan sebelum proses pembebasan lahan dan desain proyek selesai.

Menurutnya, kesiapan lahan tetap menjadi faktor paling menentukan dalam percepatan pembangunan flyover di perlintasan sebidang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya