Otorita IKN Respons Putusan MK: Status Ibu Kota Masih Jakarta hingga Terbit Keppres

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status ibu kota negara dengan menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara baru berlaku efektif setelah diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres).

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan pihaknya menghormati putusan MK sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

“Otorita Ibu Kota Nusantara menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia,” ujar Troy dalam keterangannya kepada RMOL, Kamis, 14 Mei 2026.

Menurut Troy, Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materiil UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah diubah melalui UU 21/2023 justru mempertegas aspek hukum terkait perpindahan ibu kota.

“Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Troy memastikan, meskipun secara administratif status ibu kota negara masih berada di Jakarta, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menyebut sejumlah proyek strategis terus menunjukkan perkembangan positif, mulai dari infrastruktur dasar hingga pelayanan publik.

“Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten,” katanya.

Lebih lanjut, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik itu mengajak seluruh pihak untuk menjaga optimisme dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN.

Menurutnya, keberlanjutan pembangunan IKN merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih modern dan berdaya saing.

“Ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing,” pungkas Troy.