Berita

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima audiensi pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Lampung, Rabu, 13 Mei 2026. (Foto: RMOLLampung/Istimewa)

Nusantara

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

KAMIS, 14 MEI 2026 | 04:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima audiensi pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Lampung di ruang kerjanya, Bandar Lampung, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kehadiran Gapembi sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Menurutnya, keberadaan Gapembi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan sekaligus penataan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya terkait pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.


“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu sangat berterima kasih dengan adanya Gapembi ini, bukan hanya membantu pembinaan SPPG tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab daerah,” ujar Jihan dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Kamis, 14 Mei 2026.

Ia menyoroti masih rendahnya jumlah dapur SPPG di Lampung yang telah melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Persoalan tersebut, kata dia, menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan standar operasional dapur MBG.

Jihan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya telah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pengurusan SLHS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, ia meminta Gapembi turut membantu melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola dapur.

“Nanti kami minta bantuan Gapembi untuk mem-follow up dapur-dapur SPPG yang belum melengkapi administrasi aturan tersebut, karena itu terus menjadi perhatian BGN dan juga menjadi tugas kami di daerah,” katanya.

Selain itu, Jihan menilai kedekatan Gapembi Lampung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi peluang positif bagi daerah untuk memperkuat pelaksanaan program MBG sekaligus memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat.

Ia berharap Gapembi dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan pengelola dapur SPPG, termasuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.

“Saya harap Gapembi bisa menjadi mediasi kami dengan para penyelenggara dapur SPPG. Semoga seluruh dapur di Lampung nantinya bisa memiliki grading yang baik dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung H.M. Muslih menjelaskan bahwa Gapembi merupakan organisasi pengusaha dapur MBG yang telah terbentuk di 28 provinsi dan memiliki koordinasi dengan BGN.

Ia mengungkapkan, Gapembi Lampung saat ini telah menghimpun sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur MBG yang terdaftar di Lampung.

Menurut Muslih, organisasi tersebut juga fokus pada peningkatan kualitas fisik dapur, manajemen pengelolaan, keamanan pangan, hingga pendampingan bagi dapur yang mengalami kendala administrasi.

“Kami ingin dapur-dapur yang berada di bawah Gapembi memiliki standar yang baik, baik dari sisi fisik maupun manajemen pengelolaan,” ujarnya.

Usai pelantikan, lanjut Muslih, Gapembi Lampung akan fokus pada penguatan sertifikasi keamanan pangan, HACCP, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas operasional dapur MBG.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung keberadaan Gapembi sebagai mitra strategis dalam menyukseskan program prioritas nasional MBG di Provinsi Lampung.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya