Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk membenahi keruwetan regulasi dan panjangnya proses perizinan usaha di Indonesia dengan menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi. 

Instruksi itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan, Rabu, 13 Mei 2026.

Presiden menegaskan perlunya tim khusus yang diisi para ahli untuk mengevaluasi sekaligus menyederhanakan aturan-aturan yang dianggap terlalu berlapis.

“Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit,” ujar Prabowo.

Menurut Kepala Negara, selama ini dirinya kerap menerima keluhan dari para pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di Indonesia, namun justru terbentur proses perizinan yang bisa memakan waktu hingga dua tahun. 

Kondisi tersebut, kata Prabowo, sangat kontras dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara yang mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan pekan.

“Kalau mereka (negara tetangga) bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan,” lanjutnya.

Prabowo menilai regulasi yang terlalu rumit bukan hanya menghambat investasi, tetapi juga berpotensi membuka ruang penyimpangan dan praktik korupsi. 

Karena itu, deregulasi dipandang mendesak agar Indonesia mampu menghadirkan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan dipercaya investor.

“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” tegas Prabowo.