Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Pamer Gaji Hakim RI lebih Tinggi dari Malaysia dan Singapura

RABU, 13 MEI 2026 | 18:32 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto membanggakan lonjakan kesejahteraan hakim Indonesia yang kini disebut melampaui negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura. 

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan uang hasil sitaan negara senilai Rp10,2 triliun oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Di hadapan jajaran penegak hukum, Prabowo mengaku memperoleh kepuasan tersendiri usai menerima laporan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, mengenai pertemuan para Ketua MA se-ASEAN. 


Dalam forum tersebut, menurut Prabowo, Indonesia mendapat sorotan karena untuk pertama kalinya gaji hakim nasional berada di atas Malaysia.

“Ketua MA ketemu saya dan beliau sampaikan ke saya beliau habis rapat ketua-ketua MA se-ASEAN, kemudian, ketua MA Malaysia sampaikan ke ketua MA Indonesia, disampaikan yang mulia. Saya salut sama indonesia pertama kali gaji hakim indonesia diatas gaji hakim malaysia,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan, bahkan pada level paling bawah sekalipun, penghasilan hakim Indonesia kini jauh lebih tinggi. 

“Gaji hakim paling junior indonesia, ceritanya ya yang paling junior sudah hampir dua kali gaji hakim paling junior malaysia," ungkapnya.

Kepala Negara turut mengungkap pesan lanjutan dari Ketua MA, bahwa pimpinan Mahkamah Agung Singapura juga menyampaikan selamat karena penghasilan Ketua MA Indonesia kini berada di atas koleganya di negeri tersebut.

“Pak, ketua MA Singapore juga sampaikan ke saya selamat yang mulia, penghasilan anda sekarang penghasilannya ketua MA Indonesia sudah di atas penghasilannya ketua MA Singapore disampaikan. Dalam hati oke juga kita nih ya,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, peningkatan drastis kesejahteraan hakim merupakan langkah fundamental untuk memperkuat benteng peradilan dari praktik korupsi dan suap.

“Karena saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif, karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya