Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Komisi V DPR RI melayangkan kritik keras kepada Kementerian Perhubungan setelah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi tidak hadir dalam rapat kerja yang dijadwalkan membahas rentetan kecelakaan transportasi, khususnya insiden perkeretaapian.
Rapat yang digelar pada Rabu, 13 Mei 2026 itu sedianya membahas evaluasi keselamatan transportasi nasional bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Kepala BNPP/Basarnas.
Namun agenda akhirnya dijadwalkan ulang karena Menhub tidak hadir dalam rapat.
Ketidakhadiran Dudy memicu kekecewaan sejumlah anggota dewan, terlebih dalam beberapa waktu terakhir terjadi sejumlah kecelakaan transportasi yang menjadi sorotan publik, mulai dari kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur hingga insiden di Kediri.
Pihak Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa Menhub tidak hadir karena masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Selain itu, Dudy disebut sedang sakit.
Alasan tersebut justru menuai kritik dari anggota DPR yang menilai persoalan keselamatan transportasi seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaifuddin, menilai ketidakhadiran Menhub menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menyikapi kecelakaan transportasi yang menyangkut keselamatan masyarakat.
“Alasan sakit menurut saya adalah ketidaksatriaan Kemenhub terhadap kewajibannya, tanggung jawabnya dalam menyikapi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi baru-baru ini di rel kereta api. Ini masalah menyangkut nyawa, menyangkut negara,” kata Syaifuddin dalam rapat.
Selain kecelakaan kereta di Bekasi Timur dan Kediri, DPR juga menyoroti insiden kecelakaan bus ALS yang turut memunculkan kekhawatiran terhadap sistem keselamatan transportasi nasional.
Para anggota dewan menilai rapat tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjelaskan langkah evaluasi serta perbaikan sistem keselamatan transportasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.
