Ekonom Dipo Satria Ramli. (Foto: YouTube Awalil Rizky)
Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen yang dibanggakan oleh pemerintah khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus menuai sorotan publik.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tersebut dianggap belum dirasakan di kalangan rakyat. Dengan kata lain, kondisi rakyat tetap makin sulit dan dunia usaha belum berkembang.
Ekonom Dipo Satria Ramli menjelaskan bahwa acuan data yang digunakan dalam perhitungan pertumbuhan tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi hingga Maret 2026.
“Jadi yang pertama, yang ekonomi tumbuh itu, kita harus ingat dan kayaknya orang suka lupa bahwa sebenarnya itu adalah data per akhir Maret ya kan. Dan data itu dipublish, kan baru di bulan Mei. Jadi mungkin di bulan Maret kita baik-baik saja. Sampai Maret kita baik-baik saja, tapi akhir Mei yang justru sangat berbahaya,” kata Dipo dikutip dalam kanal YouTube
Awalil Rizky pada Selasa malam, 12 Mei 2026.
Ia menyebut pada bulan Maret, Perang Iran baru dimulai sehingga dampaknya belum dirasakan. Begitu pula ada momentum Lebaran yang masih masuk dalam Triwulan I.
Dipo lantas membandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada Triwulan I 2025 yang saat itu hanya di angka 4,87 persen.
“Jadi 2025 kita efisiensi, terus tidak ada Lebaran (di Triwulan I). Yang 2026, kita jor-joran program prioritas yak kan, kayak belanja pemerintah itu naik 30 persen dan Lebaran terjadi di bulan Maret, jadi itu low base effect ya, jadi memang angka awalnya sudah terlalu pendek,” jelasnya.
Masih kata Dipo, kenaikan belanja pemerintah juga akibat beberapa program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Jadi in konteks memang si MBG kita kejut-kejutan. Kalau yang kopdes memang setahu saya mereka baru fokus di pembangunan fisik. Jadi kalau kita banyak ke daerah, itu masih kopdesnya kosong, memang banyak yang belum operasional. Pembangunan fisik itulah yang dihitung,” pungkasnya.
