Berita

Ekonom Dipo Satria Ramli. (Foto: YouTube Awalil Rizky)

Bisnis

Ekonom: Sampai Maret Kita Baik-baik Saja, Akhir Mei Justru Berbahaya!

RABU, 13 MEI 2026 | 01:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen yang dibanggakan oleh pemerintah khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus menuai sorotan publik.

Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tersebut dianggap belum dirasakan di kalangan rakyat. Dengan kata lain, kondisi rakyat tetap makin sulit dan dunia usaha belum berkembang.

Ekonom Dipo Satria Ramli menjelaskan bahwa acuan data yang digunakan dalam perhitungan pertumbuhan tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi hingga Maret 2026.


“Jadi yang pertama, yang ekonomi tumbuh itu, kita harus ingat dan kayaknya orang suka lupa bahwa sebenarnya itu adalah data per akhir Maret ya kan. Dan data itu dipublish, kan baru di bulan Mei. Jadi mungkin di bulan Maret kita baik-baik saja. Sampai Maret kita baik-baik saja, tapi akhir Mei yang justru sangat berbahaya,” kata Dipo dikutip dalam kanal YouTube Awalil Rizky pada Selasa malam, 12 Mei 2026.

Ia menyebut pada bulan Maret, Perang Iran baru dimulai sehingga dampaknya belum dirasakan. Begitu pula ada momentum Lebaran yang masih masuk dalam Triwulan I.

Dipo lantas membandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada Triwulan I 2025 yang saat itu hanya di angka 4,87 persen.
 
“Jadi 2025 kita efisiensi, terus tidak ada Lebaran (di Triwulan I). Yang 2026, kita jor-joran program prioritas yak kan, kayak belanja pemerintah itu naik 30 persen dan Lebaran terjadi di bulan Maret, jadi itu low base effect ya, jadi memang angka awalnya sudah terlalu pendek,” jelasnya.

Masih kata Dipo, kenaikan belanja pemerintah juga akibat beberapa program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Jadi in konteks memang si MBG kita kejut-kejutan. Kalau yang kopdes memang setahu saya mereka baru fokus di pembangunan fisik. Jadi kalau kita banyak ke daerah, itu masih kopdesnya kosong, memang banyak yang belum operasional. Pembangunan fisik itulah yang dihitung,” pungkasnya.   
   

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya