Berita

Ekonom Dipo Satria Ramli. (Foto: YouTube Awalil Rizky)

Bisnis

Ekonom: Sampai Maret Kita Baik-baik Saja, Akhir Mei Justru Berbahaya!

RABU, 13 MEI 2026 | 01:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen yang dibanggakan oleh pemerintah khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus menuai sorotan publik.

Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tersebut dianggap belum dirasakan di kalangan rakyat. Dengan kata lain, kondisi rakyat tetap makin sulit dan dunia usaha belum berkembang.

Ekonom Dipo Satria Ramli menjelaskan bahwa acuan data yang digunakan dalam perhitungan pertumbuhan tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi hingga Maret 2026.


“Jadi yang pertama, yang ekonomi tumbuh itu, kita harus ingat dan kayaknya orang suka lupa bahwa sebenarnya itu adalah data per akhir Maret ya kan. Dan data itu dipublish, kan baru di bulan Mei. Jadi mungkin di bulan Maret kita baik-baik saja. Sampai Maret kita baik-baik saja, tapi akhir Mei yang justru sangat berbahaya,” kata Dipo dikutip dalam kanal YouTube Awalil Rizky pada Selasa malam, 12 Mei 2026.

Ia menyebut pada bulan Maret, Perang Iran baru dimulai sehingga dampaknya belum dirasakan. Begitu pula ada momentum Lebaran yang masih masuk dalam Triwulan I.

Dipo lantas membandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada Triwulan I 2025 yang saat itu hanya di angka 4,87 persen.
 
“Jadi 2025 kita efisiensi, terus tidak ada Lebaran (di Triwulan I). Yang 2026, kita jor-joran program prioritas yak kan, kayak belanja pemerintah itu naik 30 persen dan Lebaran terjadi di bulan Maret, jadi itu low base effect ya, jadi memang angka awalnya sudah terlalu pendek,” jelasnya.

Masih kata Dipo, kenaikan belanja pemerintah juga akibat beberapa program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Jadi in konteks memang si MBG kita kejut-kejutan. Kalau yang kopdes memang setahu saya mereka baru fokus di pembangunan fisik. Jadi kalau kita banyak ke daerah, itu masih kopdesnya kosong, memang banyak yang belum operasional. Pembangunan fisik itulah yang dihitung,” pungkasnya.   
   

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya