Suruh Dua Juri Cerdas Cermat Minta Maaf Terbuka

KALIAN telah menghancurkan mental siswa SMAN 1 Pontianak. Kalian permalukan di hadapan publik. Tak cukup sekadar minta maaf wahai MPR. Pajang dua juri itu di hadapan publik, lalu suruh minta maaf secara terbuka. 

Permintaan maaf resmi dari MPR ternyata belum mampu meredam amarah publik. 

Wajar saja. Sebab yang hancur dalam kisruh Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar 2026 Kalimantan Barat itu bukan cuma suasana lomba, tapi juga harga diri siswa, kepercayaan publik, dan wibawa lembaga negara sendiri. 

Orang-orang tidak sedang marah karena salah sebut nama ikan di kuis tujuhbelasan. Ini lomba resmi nasional yang membawa simbol empat pilar kebangsaan, tetapi di mata publik malah berubah jadi panggung kekacauan penilaian yang bikin rakyat tepok jidat.

Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, memang sudah meminta maaf secara terbuka pada Senin 11 Mei 2026. 

Kalimatnya terdengar rapi dan diplomatis, “Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini.” 

Sekjen MPR RI Siti Fauziah juga menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem lomba, tata suara, mekanisme banding, sampai kinerja dewan juri agar lebih transparan, objektif, akuntabel, dan sportif ke depan.

Bagus. Sangat bagus. Tapi publik sekarang bukan sedang mencari brosur kata-kata indah. 

Publik ingin wajah. Publik ingin pertanggungjawaban nyata. Publik ingin dua juri yang dianggap menjadi pusat polemik itu berdiri di depan kamera dan meminta maaf langsung kepada siswa SMAN 1 Pontianak dan masyarakat Kalimantan Barat.

Karena sampai hari ini, 12 Mei 2026, tidak ada permintaan maaf pribadi dari Dyastasita WB maupun Indri Wahyuni. 

Nihil. Kosong. Sunyi. Padahal nama mereka sudah berputar di media sosial seperti sirene ambulans yang tak berhenti meraung.

Publik masih ingat bagaimana Dyastasita WB, yang menjabat Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR, menjadi sorotan karena memberikan nilai minus lima kepada Regu C dan plus sepuluh kepada Regu B meski jawaban keduanya dianggap hampir identik. 

Ketika situasi memanas, yang keluar bukan penyesalan, melainkan kalimat dingin: “Keputusan saya kira di dewan juri ya.” Kalimat itu sekarang terasa seperti bensin premium yang disiram ke kobaran kemarahan netizen.

Lalu ada Indri Wahyuni, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, yang menekankan soal “artikulasi” dan membela hak juri memberi nilai minus jika jawaban tidak terdengar jelas. 

Masalahnya, publik melihat standar artikulasi itu seperti karet gelang: bisa ditarik ke mana saja sesuai selera. Jawaban hampir sama, hasil penilaian malah beda nasib seperti langit dan got.

Inilah yang membuat netizen ngamuk. Mereka merasa siswa SMAN 1 Pontianak dizalimi di depan publik nasional. 

Anak-anak muda yang datang membawa nama sekolah dan daerah malah seperti dijadikan korban eksperimen penilaian yang kacau. 

Mental mereka dipukul habis-habisan di depan kamera. Sementara rakyat menonton dengan rahang mengeras.

MPR sekarang sedang melakukan penelusuran internal. Evaluasi menyeluruh diumumkan. 

Mekanisme penilaian diperiksa. Tata suara akan dibenahi. Sistem banding akan dievaluasi. 

Tapi publik memberi pesan keras, jangan cuma menyusun laporan internal setebal kamus lalu berharap badai reda sendiri.

Karena ini bukan sekadar soal lomba. Ini soal keadilan. Kalau lembaga sebesar MPR saja terlihat gagal menjaga rasa adil di depan anak-anak SMA, maka rakyat punya alasan penuh untuk marah besar.

“Bang, sabar bang. Kesal bangat nampaknya tu.”

“Siape tak kesal, wak. Budak-budak kite digitukan, kite guyuk gedung MPR.” Ups

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar