Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah). (RMOL Faisal Aristama)
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons polemik pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi yang belakangan menjadi perbincangan publik.
?
?Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya mendengar judul maupun isi film tersebut dinilai sensitif, sehingga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Namun demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti isi film tersebut.
?
?“Kemudian, terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif, dan apa isi filmnya itu saya juga tidak tahu. Namun, kami akan tindak lanjuti di DPR,” kata Puan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
?
?
?Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa apabila film tersebut berpotensi memunculkan hal-hal sensitif yang dinilai tidak baik di masyarakat, maka perlu dilakukan langkah antisipasi secara tepat sesuai mekanisme yang berlaku.
?
?“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga,” ujarnya.
?
?Lebih lanjut, Puan memastikan bahwa DPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui komisi terkait untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
?
?“Namun harus ditindaklanjuti dengan baik, dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” pungkasnya.
?
?Sebelumnya, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan film dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Film berdurasi 95 menit ini mengangkat isu konflik lahan yang dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN).
?
?Dengan latar di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dokumenter ini menyoroti kehidupan masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, serta program lumbung pangan (food estate) dan bioetanol berskala besar.
?
?Melalui visualnya, film ini menghadirkan narasi mengenai dugaan praktik “kolonialisme modern” di Papua. Selain itu, dokumenter ini juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di wilayah tersebut.
?
?Salah satu simbol perlawanan yang diangkat dalam film ini adalah pemasangan “salib merah” oleh masyarakat adat sebagai bentuk penolakan terhadap penguasaan lahan oleh perusahaan.
