Logo Kemenhaj. (Foto: RMOL)
Penyelenggaraan haji 2026 menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya penyelenggaraan haji berlangsung di bawah kendali penuh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, menekankan bahwa sebagai pelaksanaan perdana, Kemenhaj harus membuktikan komitmen pelayanan yang transparan, adil, dan manusiawi.
“Haji 2026 adalah penyelenggaraan perdana Kemenhaj. Kami ingin memastikan bahwa momentum bersejarah ini benar-benar menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah,” ujar Surahman Hidayat, Senin, 11 Mei 2026.
Surahman menekankan urgensi peningkatan layanan transportasi, akomodasi, dan kesehatan yang sesuai standar. Ia mengatakan bahwa kualitas layanan harus sejalan dengan besarnya tanggung jawab negara dalam melindungi hak ibadah umat.
“Keluhan dari jemaah terkait keterlambatan bus, hotel yang jauh dari Masjidil Haram, hingga kualitas konsumsi yang tidak memadai harus dijawab Kemenhaj dengan langkah nyata yang dirasakan langsung oleh jemaah,” ujar Surahman.
Selain aspek layanan, Surahman mengatakan bahwa cuaca ekstrem di Makkah dan Madinah yang mencapai 40?"44°C menjadi tantangan besar. Jemaah lansia dan kelompok rentan membutuhkan pendampingan khusus agar tetap mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah.
“Kesehatan jemaah adalah prioritas. Pemerintah wajib memperkuat layanan medis, distribusi air minum, dan fasilitas ramah lansia dan penyandang disabilitas agar ibadah berjalan lancar,” tegas Surahman.
Surahman juga menyoroti manajemen Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) yang kerap menimbulkan keluhan. Kepadatan saat wukuf dan lempar jumrah, serta keterlambatan distribusi makanan, harus segera diantisipasi dengan pengaturan yang lebih baik.
“Kami tidak ingin jemaah merasa terabaikan di titik-titik krusial ibadah. Pengawasan dan koordinasi lintas pihak mutlak diperlukan,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Digitalisasi layanan melalui aplikasi Kawal Haji 2026 juga menjadi sorotan. Banyak jemaah, khususnya lansia, kesulitan mengakses aplikasi karena minim sosialisasi dan pendampingan. Ia juga menekankan bahwa Kemenhaj harus meningkatkan edukasi dan pendampingan digital sejak tahap pra-keberangkatan sehingga jemaah terbiasa menggunakan aplikasi dan tidak kebingungan saat berada di Tanah Suci.
“Teknologi harus memudahkan, bukan menyulitkan. Kemenhaj perlu memastikan setiap jemaah mendapat pendampingan digital agar hak mereka tidak terabaikan,” kata Surahman.
Surahman menyoroti pula tingginya angka jemaah wafat pada musim haji 2026. Hingga awal Mei, tercatat lebih dari 20 jemaah Indonesia meninggal dunia, mayoritas akibat gangguan jantung dan radang paru-paru.
“Kami sangat prihatin dengan banyaknya jemaah wafat. Negara harus memperkuat layanan kesehatan, menambah tenaga medis, dan memastikan distribusi air serta pendampingan lansia berjalan optimal,” imbuh Surahman.
Surahman menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus mengawasi Kemenhaj dalam pelaksanaan haji 2026. Jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun harus merasakan keadilan dan kepastian dalam ibadahnya.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama. Negara tidak boleh membiarkan keluhan jemaah berulang tanpa perbaikan. Pelaksanaan haji harus menjadi bukti hadirnya negara,” tutup Surahman.
