SUTAN Sjahrir menyimpulkan, ada tiga pilar yang mendukung sistem penjajahan Belanda. Pertama, polisi. Kedua, tentara. Dan ketiga, adalah Digoel. Ini memberikan renungan betapa represi yang dilakukan oleh orde-orde sesudahnya terhadap gerakan Pro-Demokrasi yang tak jauh berbeda.
Kita jadi gampang mengulangi kesalahan sejarah, hal mana disebabkan tidak adanya "institusional memory", istilah Daniel S Lev.
Dari pengalaman yang kita alami bahwa setiap generasi ke generasi berikutnya tidak pernah ada kesinambungan. Tidak ada yang menyimpan memori. Tidak ada yang melembagakan pemahaman sejarah. Semua hal itu adalah ancaman terhadap proses penguatan demokrasi.
Membangun Republik
Kuncinya adalah pada "kontrol". Sebagai sebuah Negara Modern, maka dalam demokrasi semua orang turut serta dalam mengambil keputusan.
Republik adalah sebuah lembaga, sebab itu sebagai pemerintah sebagai lembaga harus dapat dikontrol masyarakat, keduanya adalah sebuah kumpulan. Republik adalah pilihan kita bersama sejak 1945.
Di setiap lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat ada elit artinya memiliki kepentingan masing-masing. Keduanya harus saling mengontrol. APBN juga harus dikontrol ketat dan transparan.
Saat ini negara memainkan peran lebih besar dibandingkan lembaga masyarakat. Karena itu sebaiknya peranan lembaga Masyarakat harus segera di galakkan. Ketimpangan dan jurang yang melebar ini seyogyanya dapat diatasi.
Reformasi Institusi Stagnan
Tahun 1998, seorang pakar sosiolog, Selo Sumardjan, menghimbau agar kita semua menjaga jangan seperti dikatakan orang Belanda:
Het volk is redeloos, de regering is radeloos, het land is reddeloos. (Rakyat kehilangan daya pikir sehat, pemerintah kehilangan akal, negara kehilangan harapan).
Demikian juga, Ignas Kleden seorang sosiolog, kritikus sastra, dan cendekiawan Indonesia yang memberikan pemikiran kritis terhadap gerakan Reformasi 1998.
Ia menekankan perlunya reformasi institusi ekonomi-politik yang inklusif, serta mengkritik formalisme demokrasi dan stagnasi perubahan, mendorong reformasi budaya dan keilmuan yang lebih substansial.
Ignas berpendapat bahwa reformasi sejati membutuhkan pembangunan institusi ekonomi dan politik yang inklusif secara bersamaan, karena pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada watak institusi politik.
Pada refleksi 20 tahun Reformasi (2018), ia menyoroti bahwa demokrasi masih terjebak pada formalisme dan belum terwujud dengan benar. Reformasi cenderung stagnan sebelum mencapai tujuannya, menyebabkan ketidakjelasan arah.
Pada awal 1998, ia menyoroti perdebatan penting bahwa reformasi sistem politik harus dibarengi dengan pembaruan budaya politik, bukan hanya sekadar pergantian tokoh atau struktur.
Ignas menekankan pentingnya mereformasi pendidikan untuk mendorong sikap kritis, kreatif, dan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat penemuan baru, bukan sekadar transfer pengetahuan.
Ia mengemukakan bahwa tidak ada perubahan berarti dalam kondisi politik Indonesia sebelum dan sesudah reformasi.
Masyarakat versus NegaraMajalah
Time, Oktober 2012, berjudul 5
Ideas that are changing the world (for better), mengutip Bill Clinton. Ada 3 tantangan dunia,
inequality, instability, dan
unsustainability.
Kita di Indonesia menghadapi ketiga tantangan dunia di atas. Ditambah akibat perang adanya krisis ekonomi global, saat ini diperlukan kepemimpinan nasional yang jelas arahnya.
Perkembangan di atas membutuhkan jawaban konkrit untuk mengatasi persoalan
justice, equality, technology, economy, health.Reformasi 1998 telah berjalan hampir tiga dasawarsa, nyatanya masih tetap stagnan, berjalan di tempat. Sudah saatnya membangun institusi negara yang kuat dan institusi masyarakat yang kuat.
*Penulis adalah Eksponen Gema 77/78
