Berita

Tugu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Mahasiswa UIN Jakarta:

Pendidikan Bukan Komoditas Ekonomi

MINGGU, 10 MEI 2026 | 00:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional yang tidak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi dan komersialisasi.

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FDIKOM UIN Jakarta, Muhtadi mengatakan, pendidikan harus menjadi alat perubahan sosial, bukan sekadar instrumen ekonomi.

“Pendidikan yang layak dan berkeadilan harus terus diperjuangkan oleh seluruh elemen kampus,” ujar Muhtadi dalam diskusi publik bertajuk “Pendidikan: Hak Konstitusi atau Komoditas Ekonomi?” yang digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA FDIKOM) UIN Jakarta di Aula Student Center, Sabtu 9 Mei 2026.


Senada, Guru Besar Ilmu Komunikasi Massa Universitas Budi Luhur, Prof.  Dudi Iskandar menilai, pendidikan semestinya membentuk generasi kritis dan memiliki kesadaran sosial, bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar kerja.

“Pendidikan bukan hanya memproduksi manusia yang diarahkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja,” tegas Dudi.

Sementara itu, peneliti Politika Research & Consulting, Milki Amirus Soleh menyoroti mulai menurunnya daya kritis mahasiswa terhadap persoalan sosial dan kebijakan negara. Menurutnya, Mahasiswa jangan sampai kehilangan nalar kritisnya. 

“Ketika mahasiswa mulai apatis terhadap kebijakan negara, maka ruang demokrasi akan semakin mudah dikendalikan oleh kepentingan elite,” kata Milki.

Diskusi juga menyoroti dampak transformasi kampus menuju sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan memberatkan mahasiswa.

Melalui forum tersebut, mahasiswa berharap lahir gerakan intelektual yang lebih progresif untuk mengawal kebijakan pendidikan agar tetap inklusif dan berkeadilan sosial.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya