Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup. (RMOL/Sarah Alifia)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih tinggi memasuki tahun kedua pemerintahan.
Berdasarkan survei nasional terbaru yang dirilis Nusantara Riset Indonesia (NRI), sebanyak 80,17 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, 7,33 persen responden mengaku tidak puas, sedangkan 12,50 persen lainnya belum menentukan sikap atau tidak menjawab.
Dalam survei tersebut, sektor ketahanan energi menjadi faktor paling dominan yang mendorong kepuasan publik dengan angka 19,17 persen. Temuan ini menunjukkan stabilitas energi menjadi isu yang paling dirasakan masyarakat dalam kinerja pemerintahan saat ini.
Selain ketahanan energi, sejumlah faktor lain yang turut menopang tingkat kepuasan publik antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen, kepemimpinan Presiden Prabowo 17,92 persen, penegakan hukum 16,67 persen, ketahanan pangan 15,42 persen, serta sektor pendidikan dan sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.
Meski demikian, survei juga mencatat sejumlah catatan kritis dari masyarakat. Isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama ketidakpuasan publik dengan angka 13 persen.
Selain itu, responden juga menyoroti persoalan regulasi yang dinilai belum maksimal sebesar 10 persen, koordinasi pemerintahan 9,50 persen, serta isu kesejahteraan dan pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.
Dalam simulasi elektabilitas partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya menempati posisi teratas dengan raihan 27,25 persen.
Sementara posisi kedua dan ketiga ditempati Partai Golongan Karya sebesar 15,67 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 15,17 persen. Partai lain seperti Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa berada di kelompok menengah.
Direktur NRI, Deni Yusup, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan ketahanan energi kini menjadi isu strategis yang berdampak langsung terhadap persepsi publik terhadap pemerintah.
“Kombinasi berbagai kebijakan ini membentuk persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh,” ujar Deni dalam keterangannya, Sabtu, 9 Mei 2026.
Ia menilai konsistensi kebijakan di sektor energi akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan ke depan.
