Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. (Foto: Istimewa)
Kepastian hukum bagi sektor investasi infrastruktur pelayaran kembali menjadi sorotan usai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan itu dilayangkan PT Kawan Selaras Sejahtera (PT KSS), perusahaan swasta nasional, dengan Perkara Nomor: 79/G/2026/PTUN.JKT.
Langkah hukum ini diambil terkait terbitnya Keputusan Dirjen Hubla Nomor: A.1004/AL.308/DJPL tertanggal 26 September 2025 yang dinilai berdampak pada kelangsungan proyek di wilayah Alur Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.
KSS adalah perusahaan swasta nasional. Dalam pelaksanaan proyek Alur Mahakam, KSS bekerja sama dengan Van Oord Indonesia, sebuah perusahaan dredging asal Belanda yang berkompeten di bidang pengerukan alur pelayaran.
Kuasa hukum PT KSS, Harry Rizki Perdana Putra dan Herianto Siregar, menegaskan bahwa gugatan ini menyangkut kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional.
“Klien kami membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan proyek strategis. Prosedur administrasi yang transparan adalah kunci keberlanjutan investasi,” Rizki dalam keterangan tertulis, Jumat 8 Mei 2026.
Herianto Siregar menambahkan bahwa setiap keputusan pejabat negara yang berdampak pada pembatasan usaha harus melalui proses yang akuntabel.
“Kami berharap PTUN dapat menguji validitas prosedur penerbitan keputusan tersebut secara objektif,” katanya.
Melalui persidangan, kata Herianto, PT KSS meminta majelis hakim menguji aspek formal dan material dari keputusan Dirjen Hubla tersebut, serta memulihkan hak perusahaan agar operasional proyek alur pelayaran dapat kembali berjalan sesuai rencana.
Dia juga memaparkan kronologi kasus tersebut, yang dimulai pada 26 September 2025, Ditjen Hubla menerbitkan surat yang berisi penolakan evaluasi konsesi dan sanksi pembatasan usaha.
PT KSS, katanya, tidak menerima salinan resmi surat tersebut saat diterbitkan, sehingga tidak memiliki kesempatan memberikan tanggapan administratif sejak awal.
Sambungnya, perusahaan baru mengetahui status tersebut saat mengalami hambatan dalam pengurusan izin operasional, yang berdampak langsung pada kelangsungan proyek.
"Untuk itu PT KSS telah mengajukan keberatan administratif, namun belum memperoleh penyelesaian, sehingga perkara dibawa ke PTUN," pungkasnya.
