Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Penertiban kawasan hutan dan perkebunan sawit dinilai berpotensi mendatangkan tambahan penerimaan negara hingga ratusan triliun Rupiah.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai selama ini negara kehilangan potensi fiskal besar akibat berbagai praktik manipulasi di sektor sawit dan tambang.

“Kalau itu diambil alih semua dan ditertibkan, itu bisa langsung dapat ratusan triliun dalam waktu cepat untuk membayar utang,” kata Said Didu di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurutnya, kebocoran penerimaan negara terjadi melalui berbagai modus, mulai dari pelaporan produksi yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya, permainan bea ekspor, hingga rekayasa keuangan perusahaan.

Said Didu mencontohkan perbedaan data luas kebun sawit yang sebelumnya tercatat sekitar 8,7 juta hektare. Namun setelah dilakukan penelusuran, luas lahan disebut mencapai sekitar 20 juta hektare.

Selisih data tersebut menunjukkan besarnya potensi penerimaan negara yang selama ini hilang. Selain itu, Said Didu juga menyoroti dugaan praktik transfer pricing serta manipulasi kode ekspor yang disebut digunakan untuk menekan nilai pajak dan bea keluar.

“Perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu masa untungnya hanya satu sampai tiga persen. Itu rekayasa keuangan,” ujarnya.

Menurutnya, penertiban kawasan hutan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat fiskal negara di tengah tekanan utang dan kebutuhan anggaran yang terus meningkat.

Karena itu, ia mendorong penguatan Tim Penertiban Kawasan Hutan agar proses penataan aset dan lahan dapat berjalan maksimal.

Said Didu menilai sektor sawit dan tambang masih menyimpan potensi penerimaan sangat besar yang selama ini belum sepenuhnya masuk ke kas negara.