Berita

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin. (Foto: Instagram RMOL)

Politik

Pelayanan Buruk Terus Berlanjut, Dirut KAI Sebaiknya Dicopot

SELASA, 05 MEI 2026 | 17:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Gerakan Muda (Gema) Nasional mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas berupa pencopotan dan pemecatan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin.

Hal itu terjadi usai adanya tragedi tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur dengan korban jiwa 16 orang hingga gangguan di Bintaro yang menyebabkan kepanikan para penumpang.  
 
“Rentetan gangguan operasional yang terjadi dalam waktu berdekatan mulai dari insiden di Bekasi hingga gangguan serius di Bintaro adalah bukti nyata kegagalan total dalam kepemimpinan dan manajemen krisis,” kata Ketua Umum Gema Nasional Eko Saputra kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. 


“Ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan krisis sistemik yang dibiarkan tanpa solusi konkret,” tambahnya menegaskan.

Gema Nasional menilai bahwa Dirut KAI gagal menjalankan tiga prinsip dasar transportasi publik modern: keselamatan, keandalan, dan kepercayaan publik.

Lebih jauh, reaksi warga yang turun langsung ke rel saat gangguan terjadi adalah alarm keras kegagalan sistem yang dibangun KAI di bawah pimpinan Bobby Rasyidin. 

“Itu bukan sekadar kepanikan, melainkan ekspresi ketidakpercayaan yang sudah mencapai titik jenuh. Publik tidak lagi merasa aman menunggu solusi dari operator ini adalah bentuk delegitimasi terhadap layanan KAI,” jelasnya.

“Kami menegaskan tidak ada alasan bagi Dirut KAI untuk tetap bertahan setelah dua insiden besar dalam waktu singkat. Evaluasi internal tanpa tindakan tegas hanyalah bentuk pembiaran Kementerian Perhubungan atau pemerintah,” ungkap Eko. 

Lanjut dia, rakyat tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan jabatan.

“Gema Nasional memberikan ultimatum terbuka jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan untuk mencopot Dirut KAI, maka  kami juga membuka kemungkinan untuk menggalang aksi nasional sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan KAI,” tegasnya.

Pihaknya juga mendorong audit menyeluruh terhadap manajemen PT KAI.

“Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian. Jika pimpinan tidak mampu menjamin keselamatan dan kepercayaan publik, maka satu-satunya langkah terhormat adalah mundur atau diberhentikan. Copot sekarang, sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh,” pungkasnya.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya