DARI lantai kantor saya di Taipei, saya mengamati dua krisis sekaligus: layar monitor yang memperlihatkan indeks keuangan global, dan berita dari tanah air yang melaporkan rupiah terus menembus di atas Rp17.000 per dolar AS, semoga hanya saya yang lupa bahwa angka Rp17.000 ini sudah dirasakan selama satu bulan ini.
Saya bukan sekadar pengamat jauh, saya bekerja di sektor keuangan profesional di Taiwan, negara yang secara harfiah berada di garis depan ketegangan geopolitik antara dua kekuatan terbesar dunia. Dan dari posisi ini, saya ingin berbicara jujur kepada Tanah Air tercinta saya, Indonesia.
Dunia sedang bergolak. Konflik Iran-Israel yang terus membara, gesekan Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan volatilitas harga minyak yang tak kunjung reda dan semua ini menekan hampir semua mata uang negara di dunia. Namun ada satu anomali yang sulit saya abaikan: Taiwan, negara yang tepat berada di pusat pusaran konflik AS-Tiongkok, dengan ancaman invasi militer yang bukan sekadar wacana, justru menunjukkan ketahanan mata uang yang jauh lebih baik daripada Indonesia, negara yang hanya menjadi penonton dari kejauhan. Indonsia ibarat konduktor yang sangat aktif, negara dengan mata uang panas tertinggi meskipun jauh dari bara api utama.
Penonton yang Justru Lebih TerlukaTaiwan Dollar (TWD) memang mengalami tekanan, tetapi fluktuasinya terkendali. Sementara rupiah terus terdepresiasi, dengan IHSG yang ikut terseret. Jika dibandingkan selama bulan April 2026, Rupiah dalam sebulan terkoreksi pada level 1.8 persen sedangkan TWD memiliki pengalaman lain yang justru menguat terhadap USD sebesar 1.23 persen. Lalu pertanyaan yang menghantui saya setiap hari: mengapa negara yang tidak berada di medan perang justru mengalami luka yang lebih dalam?
Jawabannya, saya kira, bukan soal siapa yang lebih dekat ke epicentrum krisis. Ini soal fondasi.
Jangan berbicara soal Sumber Daya Alam, Indonesia jauh memiliki segalanya dibandingkan Taiwan. Kondisi saat ini, Taiwan memiliki permasalahan yang sama perihal net importer minyak. Ketika harga minyak global melonjak akibat eskalasi di Timur Tengah, keduanya tertekan dari sisi neraca perdagangan. Namun Taiwan memiliki penyangga yang Indonesia belum miliki secara memadai: ekspor semikonduktor. Pertumbuhan ekspor Taiwan mencapai lebih dari 60% year-on-year, ditopang ekosistem chip yang selama puluhan tahun dibangun dengan sabar dan konsisten. Itu adalah jangkar. Ketika satu neraca miring, jangkar itu mencegah kapal terbalik sepenuhnya.
Indonesia? Ekspor kita masih sangat bergantung pada komoditas (batubara, sawit, nikel mentah) yang harganya ditentukan oleh orang lain di bursa luar negeri. Ketika dunia tidak butuh komoditas kita, atau ketika harga jatuh, kita tidak punya jangkar. Kita hanya mengeluh tentang cuaca.
Dulu Kita Punya Habibie, Sekarang?Saya tumbuh besar mendengar nama B.J. Habibie dengan rasa hormat yang dalam. Di tengah krisis moneter 1997-1998 yang memporak-porandakan Asia, Indonesia membutuhkan seseorang yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bersih secara moral dan berani mengambil keputusan yang tidak populer. Dalam hanya 17 bulan berkuasa di tengah api krisis, insinyur pesawat berhasil membawa rupiah bangkit dari titik nadir Rp16.800 kembali ke kisaran Rp6.500 per dolar AS, membuktikan bahwa kepemimpinan yang bersih, berani, dan dipercaya pasar adalah obat yang tidak ditemukan di buku teks ekonomi manapun.
Kunci keberhasilan Habibie bukan hanya kebijakan ekonomi teknisnya, tapi juga pengesahan UU No. 23 Tahun 1999 yang memberikan independensi penuh kepada Bank Indonesia. Ironisnya, saat ini independensi rasanya kembali menjadi pertanyaan ketika sentimen nepotisme kembali meningkat.
Kini, dengan rupiah kembali di level yang mencemaskan, saya bertanya dalam hati: adakah sosok seperti itu sekarang? Bukan sekadar pejabat yang pandai berbicara di depan kamera, bukan teknokrat yang takut menyampaikan kabar buruk kepada atasannya, melainkan seseorang yang sanggup merumuskan kebijakan berbasis data, berani mengatakan "kita sedang dalam masalah serius," dan memiliki kewibawaan untuk didengarkan.
Pertanyaan ini bukan serangan. Ini adalah kerinduan.
Soal Kepercayaan: Modal yang Lebih Mahal dari ApapunDi Taiwan, ketika pemerintah mengumumkan status cadangan energi nasional, masyarakat percaya angkanya. Ketika ada imbauan untuk mengurangi konsumsi plastik atau membatasi pemakaian listrik di jam sibuk, warga patuh, bukan karena takut sanksi, tetapi karena mereka percaya pemerintah tidak berbohong dan tidak akan membiarkan mereka sengsara tanpa alasan.
Kepercayaan itu bukan tiba-tiba muncul. Ia dibangun melalui transparansi yang konsisten selama bertahun-tahun. Saya sebagai saksi hidup bagaimana warga Tawian dengan rela membayar pajak penghasilan dan bagaimana kelebihan atas penerimaan pajak dari masyarakat di kembalikan oleh pemerintah dengan baik kepada yang ber-hak.
Sekarang bandingkan dengan narasi yang kerap kita dengar dari Jakarta: "cadangan energi Indonesia cukup." Meski kemudian narasi indah itu ditambahkan dengan waktu ketahanan energi yang berada di bawah limit negara-negara lain. Pertanyaannya kembali tertuju pada “kepercayaan”, apakah masyarakat percaya dengan narasi yang selalu di buat baik? Apakah mereka merasa aman? Lantas mengapa IHSG selalu menuruti pergerakan arus keluar masuk asing? Bukankah harusnya investor dalam negeri tidak peduli dana asing jika Pemerintah meyampaikan kondisi baik-baik saja?
Jawabannya hanya satu, karena mereka tidak percaya. Kepercayaan tidak tumbuh dari klaim, ia tumbuh dari konsistensi antara kata dan tindakan. Dan ketika masyarakat tidak percaya, capital flight menjadi lebih deras semuanya diatur oleh asing, rupiah menjadi lebih lemah, dan lingkaran setan itu terus berputar, kita kembali menjadi Boneka.
Apakah Kita Sudah Pasrah?Yang paling mengkhawatirkan bagi saya, melihat dari jauh, adalah keheningan. Bukan keheningan yang tenang dan penuh keyakinan, melainkan keheningan yang terasa seperti kepasrahan. Seolah-olah Rp17.000 per dolar sudah menjadi new normal yang harus diterima, bukan masalah yang harus dipecahkan.
Di media masa, sudah sering melihat judul “Nilai Tukar Rupiah Sentuh Level Terlemah Sepanjang Masa”, namun di satu sisi kita masih sibuk dengan hal-hal yang membuat rupiah semakin dalam, program-program andalan yang semakin membebani APBN, Independensi regulator dari nepotisme yang semakin dipertanyakan, dan lain sebagainya.
Taiwan tidak pernah bisa bersikap pasrah. Negara ini tidak punya kemewahan itu. Ancaman dari seberang Selat Taiwan memaksa Masyarakat untuk selalu waspada, selalu mempersiapkan diri, selalu mencari jalan keluar alternatif. Mungkin keadaan tersulitlah yang justru melahirkan ketahanan.
Indonesia, dengan segala kekayaan sumber daya alam, luas wilayah, dan besarnya populasi, seharusnya memiliki modal yang jauh lebih besar untuk merespons krisis. Yang dibutuhkan bukan sekadar sumber daya, melainkan kehendak politik dan kepemimpinan yang berani.
Optimisme yang Tidak NaifSaya tidak pesimis. Justru sebaliknya: krisis adalah cermin terbaik untuk melihat apa yang harus dibenahi. Pertumbuhan ekonomi 5,11 persen sepanjang 2025 di tengah tekanan global yang luar biasa adalah prestasi yang nyata. Inflasi terjaga di kisaran 2,65 persen. Bank Indonesia bergerak sigap mengintervensi pasar saat rupiah terguncang. Ini bukan negara yang sedang kolaps, ini negara yang sedang bertumbuh, dan perlu memperkuat fondasinya.
Dari Taipei, saya melihat sebuah ironi yang seharusnya jadi pengingat: negara yang paling dekat dengan moncong meriam justru bisa membuat mata uangnya stabil karena punya sesuatu yang dunia butuhkan dan tidak mudah mencarikan gantinya. Indonesia punya sumber daya alam luar biasa, populasi muda yang besar, dan posisi geopolitik yang strategis. Tapi semua itu perlu diubah menjadi kekuatan struktural yang nyata, bukan sekadar potensi di atas kertas.
Rupiah bukan sekadar angka di layar monitor. Ia adalah cerminan kepercayaan dunia terhadap ekonomi kita. Dan kepercayaan itu dibangun bukan dalam semalam, namu celakanya ia bisa dirobohkan dalam hitungan jam jika fondasinya rapuh.
Dunia sedang memanas. Tapi bukan berarti kita harus ikut terbakar. Bukan Soal Siapa yang Paling Dekat Perang, Tapi Siapa yang Paling Siap Menghadapinya. Karena pada akhirnya, ketahanan rupiah bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, sudah saatnya seluruh ekosistem bergerak seiring.
*) Penulis adalah profesional perbankan yang berdomisili di Taipei, Taiwan. Tulisan ini merupakan opini pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.
